RRI.CO.ID, Mataram – Dorong penguatan akses keadilan bagi masyarakat melalui sinergi program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB). Hal ini tercermin dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sinergi Program Posbankum Desa/Kelurahan Tahun 2026 yang dilaksanakan di Praya, Lombok Tengah Selasa, 28 April 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lingkar Pelindung Nusa Tenggara Barat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Kanwil Kemenkum NTB yang diwakili oleh Penyuluh Hukum Madya sekaligus Koordinator Posbankum Kabupaten Lombok Tengah, I Made Agus Suarjaya, bersama tim penyuluh hukum, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para camat dari empat kecamatan, serta forum kepala desa setempat.

Dalam forum tersebut, LBH Lingkar Pelindung NTB memaparkan peran strategisnya dalam mendukung penyelenggaraan Posbankum di tingkat desa dan kelurahan sebagai upaya menghadirkan layanan bantuan hukum yang mudah diakses dan berkeadilan.

Selain itu, LBH juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan pelatihan paralegal bagi 48 desa yang tersebar di Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang, dan Batukliang Utara pada Mei 2026.

Tim penyuluh hukum Kanwil Kemenkum NTB menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan komitmennya untuk turut berperan aktif dalam kegiatan tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Kanwil Kemenkum NTB siap mendukung dan terlibat langsung sebagai pemateri dalam pelatihan paralegal guna memperkuat kapasitas aparatur desa dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat,” ujar salah satu perwakilan tim penyuluh hukum pada rilisnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah yang menilai program ini sejalan dengan upaya menekan angka tindak pidana di masyarakat.

Dengan adanya pemahaman hukum yang lebih baik melalui paralegal desa, diharapkan penyelesaian permasalahan hukum dapat dilakukan secara lebih bijak, termasuk pemanfaatan pidana alternatif seperti kerja sosial untuk perkara ringan.

Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum NTB menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan Posbankum di desa dan kelurahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa dan paralegal.

Pada kesempatan lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan bahwa penguatan Posbankum merupakan langkah strategis dalam memastikan kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa.