RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, meski tekanan ekonomi global mulai dirasakan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidy Furqan, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait PHK massal dari perusahaan yang beroperasi di NTB.

“Sampai sekarang belum ada pengaduan PHK karena kondisi ekonomi global,” kata Aidy, saat dikonfirmasi RRI, Senin, 27 April 2026.

Aidy mengungkapkan, laporan yang masuk pasca-Lebaran lebih banyak terkait persoalan hubungan kerja seperti perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja individual, bukan dalam skala besar. Pemerintah, kata Aidy, terus melakukan pemantauan bersama pelaku industri dan lembaga penempatan tenaga kerja untuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan.

Ia mengakui, isu PHK sempat mencuat di sektor perhotelan. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari asosiasi usaha maupun pelaku industri.

“Kami sudah berkoordinasi dengan asosiasi hotel dan pengusaha, dan sejauh ini belum ada laporan,” ujarnya.

Aidy menilai belum terjadinya PHK massal di NTB antara lain karena dunia usaha masih melakukan penyesuaian internal, termasuk terkait upah dan perjanjian kerja. Selain itu, sektor pariwisata di NTB dinilai belum mengalami kontraksi signifikan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyiapkan langkah antisipasi jika situasi memburuk. Aidy mengatakan kebijakan akan dibahas bersama pimpinan daerah dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan ketenagakerjaan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri, tentu akan ada koordinasi untuk menentukan langkah terbaik,” ucapnya.

Ia juga mengimbau perusahaan agar tidak terburu-buru mengambil langkah PHK. Menurut dia, dialog dengan pekerja perlu dikedepankan untuk mencari skema penyesuaian yang tidak berujung pada kehilangan pekerjaan.

“Lebih baik ada penyesuaian daripada PHK, karena dampaknya bisa menambah pengangguran baru,” kata Aidy.

Di sisi lain, kondisi fiskal daerah yang terbatas turut menjadi perhatian. Aidy menyebut adanya kemungkinan evaluasi terhadap tenaga kerja di sektor pemerintahan, termasuk skema kerja tertentu, seiring penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.

Data Dinas Tenaga Kerja menunjukkan animo pencari kerja di NTB masih tinggi. Dari sekitar 120 ribu pelamar, baru sebagian kecil yang terserap, terutama di sektor luar negeri. “Yang tersalurkan baru sekitar 15–20 persen,” ujar Aidy.

Untuk menekan angka pengangguran, pemerintah daerah tengah menyiapkan strategi perluasan kesempatan kerja, termasuk mendorong program magang ke luar negeri seperti Jepang serta penempatan pekerja migran ke sejumlah negara dengan skema pembiayaan yang lebih ringan.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap tenang menghadapi situasi ekonomi saat ini. “Kita harus saling memahami kondisi dan melakukan penyesuaian, baik di sisi pekerja maupun perusahaan,” katanya.