RRI.CO.ID, Mataram – Di tengah belum adanya kepastian pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram justru menyoroti potensi maraknya informasi palsu yang beredar di masyarakat.

Kepala Disnaker Kota Mataram, I Wayan Putra Ekantara mengingatkan warga untuk tidak mudah percaya, sekaligus menegaskan pentingnya verifikasi informasi melalui kanal resmi.

"Hingga awal 2026, pemerintah pusat belum mengeluarkan petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan terkait penyaluran BSU," ujarnya Selasa, 21 April 2026.

Kondisi ini memunculkan celah munculnya hoaks yang berpotensi merugikan masyarakat, terutama kalangan pekerja yang berharap mendapat bantuan. Ia menegaskan bahwa seluruh data penerima BSU hanya bersumber dari sistem resmi BPJS Ketenagakerjaan dan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Ini kebijakan dari pemerintah pusat, termasuk anggarannya. Jadi masyarakat diminta tidak cepat percaya sebelum ada informasi resmi,” jelasnya.

Peringatan ini disampaikan di Kota Mataram pada awal tahun 2026, saat belum ada kejelasan kebijakan BSU dari pemerintah pusat.Menurut Disnaker, informasi yang tidak benar berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab, termasuk oknum calo yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi ketidakpastian.

“Informasi yang tidak benar bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu, masyarakat harus lebih bijak dan melakukan verifikasi,” ujarnya.

Putra menegaskan bahwa setiap informasi resmi terkait bantuan pemerintah akan disampaikan melalui saluran resmi. Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

"Kami menyiapkan kanal khusus bagi warga yang ingin tahu informasi yang akurat karena informasi BSU merupakan kebijakan resmi dari pemerintah pusat," katanya.