RRI.CO.ID, Mataram - Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kakanwil Kemenkum NTB), I Gusti Putu Milawati, menghadiri seminar hukum yang digelar Pengurus Wilayah NTB Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Hotel Lombok Raya, Selasa 21 April 2026.

Seminar yang mengusung tema “Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Pelayanan dan Kepastian Hukum di Nusa Tenggara Barat” ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta terhadap perkembangan hukum nasional, khususnya terkait KUHP dan KUHAP, serta memperkuat sinergi antarorganisasi dan mitra strategis.

Ketua IPPAT NTB, Saharjo, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kolaborasi antara IPPAT, INI, dan instansi terkait dalam menghadapi dinamika hukum yang terus berkembang.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Hari Kartini menjadi momentum refleksi atas peran perempuan dalam mendorong keadilan dan kemajuan bangsa. Menurutnya, perempuan memiliki posisi strategis dalam menghadirkan pelayanan hukum yang inklusif dan berkeadilan, meski masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kekerasan terhadap perempuan dan keterbatasan akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan.

Pada kesempatan tersebut, I Gusti Putu Milawati hadir sebagai narasumber dan memaparkan materi terkait pelayanan dan kepastian hukum dalam mendukung terwujudnya NTB Makmur Mendunia. Ia menjelaskan berbagai tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum NTB, mulai dari layanan Administrasi Hukum Umum seperti fidusia, pengawasan kenotariatan, perseroan perorangan, apostille, kewarganegaraan, hingga layanan kekayaan intelektual dan peraturan perundang-undangan.

Dalam paparannya, ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang tepat bagi notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas profesinya, termasuk dalam menyikapi pemanggilan oleh aparat penegak hukum.

“Kanwil Kemenkum NTB hadir untuk memastikan pelayanan hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kami mendorong agar seluruh notaris dan PPAT dapat menjalankan tugas secara profesional, patuh terhadap hukum dan kode etik, serta tidak ragu dalam memberikan penjelasan apabila menghadapi proses hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan sistem hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung peran perempuan di bidang hukum.

Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam kegiatan ini menjadi bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum di daerah, sekaligus mempererat sinergi dengan para mitra strategis demi mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia.