RRI.CO.ID, Lombok Timur - Aksi unjuk rasa dilakukan oleh Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas) di depan Kantor Bupati Lombok Timur, menyoroti ketidakstabilan harga dan sulitnya masyarakat memperoleh elpiji bersubsidi 3 kilogram. Senin, 20 April 2026. Massa aksi menuntut pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar distribusi dan harga gas subsidi kembali sesuai ketentuan.

Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, turun langsung menemui massa. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah, harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg di tingkat pangkalan ditetapkan sebesar Rp18.000.

“Berdasarkan peraturan pemerintah, harga eceran tertinggi gas elpiji di pangkalan, sekali lagi di tingkat pangkalan, itu Rp18.000. Akan tetapi karena masyarakat membeli tidak di pangkalan, melainkan di pengecer, itulah yang menyebabkan harga bisa di atas HET,” jelasnya.

Sekda mengakui bahwa di lapangan harga elpiji 3 kg kerap melambung saat terjadi kelangkaan, bahkan mencapai Rp22.000 hingga Rp30.000 per tabung. Ia juga tidak menampik adanya keterlambatan pemerintah daerah dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat.

Selain faktor distribusi, masalah penggunaan elpiji subsidi yang tidak tepat sasaran turut memperparah kondisi. Penggunaan oleh sektor usaha seperti hotel, restoran, serta peternak ayam disebut menjadi salah satu penyebab terganggunya ketersediaan, padahal, sesuai aturan, pelaku usaha tidak diperkenankan menggunakan gas subsidi.

Di Lombok Timur sendiri, tercatat terdapat sekitar 253 usaha peternakan ayam yang sebagian masih menggunakan elpiji 3 kg. Para peternak tersebut telah sepakat untuk beralih secara bertahap ke elpiji non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg.

" Karena kebijakan ini masih dalam tahap sosialisasi, masa transisi masih berlangsung," katanya.

Pemerintah daerah pun telah mengajukan penambahan kuota kepada Pertamina guna memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya rumah tangga miskin, tetap terpenuhi. Sekda menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan Ganas akan diteruskan sebagai bagian dari dokumen pendukung dalam pengajuan tambahan kuota tersebut.

Selain itu, Pemda juga telah melibatkan organisasi masyarakat dalam Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan elpiji bersubsidi. “Masyarakat kami harapkan ikut berperan aktif. Jika menemukan penggunaan elpiji yang tidak sesuai ketentuan, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti oleh satgas maupun pihak berwenang,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa berlangsung aman dan tertib dengan penjagaan ketat aparat kepolisian. Kegiatan aksi massa berakhir dengan dialog antara perwakilan massa dan pemerintah daerah, yang diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki distribusi serta stabilitas harga elpiji 3 kg di wilayah tersebut.