RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Kota Mataram tetap melanjutkan program pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026 meski anggaran daerah mengalami penurunan signifikan. Hal ini dimungkinkan berkat lonjakan bantuan dari pemerintah pusat yang mencapai 533 unit rumah.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, menjelaskan program tersebut bersumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan menjadi salah satu upaya percepatan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Mataram.

“Bantuan pemugaran RTLH ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan mereka,” ujarnya Sabtu, 18 April 2026.

Menurutnya bantuan RTLH tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga mencakup peningkatan fasilitas sanitasi guna menunjang kesehatan masyarakat. Ia menambahkan, saat ini proses pendataan masih berlangsung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dengan melibatkan usulan dari masing-masing kelurahan agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Disperkim Kota Mataram, M. Nzaruddin Fikri, mengungkapkan bahwa jumlah bantuan RTLH tahun ini meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 200 unit.

“Tahun ini kita dapat bantuan untuk 533 unit. Artinya hampir dua kali lipat lebih banyak dari tahun sebelumnya,” katanya.

Di sisi lain, alokasi anggaran dari APBD Kota Mataram justru mengalami penurunan drastis. Jika pada 2025 mencapai Rp1,5 miliar, tahun ini hanya dialokasikan sekitar Rp100 juta akibat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional.

Meski demikian, Fikri menilai peningkatan dukungan dari pemerintah pusat mampu menutup keterbatasan anggaran daerah.

“Walaupun anggaran daerah berkurang, kita mendapat tambahan lebih besar dari pusat, sehingga program tetap bisa berjalan optimal,” jelasnya.