RRI.CO.ID, Bima - Kabar gembira bagi masyarakat Kabupaten Bima, sebab, ada enam desa yang berhasil lolos administrasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kabar itu menandakan keseriusan Pemkab Bima dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

Sebanyak enam desa pesisir kini melangkah ke tahap berikutnya setelah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam program Kampung Nelayan yang diusulkan ke pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Tajuddin, mengungkapkan bahwa desa-desa tersebut berasal dari tiga kecamatan, yakni Sanggar, Langgudu, dan Sape. Keenam desa yang lolos terdiri dari Desa Kore (Sanggar), Desa Karumbu dan Desa Rompo (Langgudu), serta Desa Lamere, Desa Bajo Pulo, dan Desa Buncu (Sape).

“Setelah dinyatakan lengkap secara administrasi, desa-desa ini akan menjalani survei lapangan langsung oleh tim dari pusat untuk memastikan kesiapan di lapangan,” jelasnya, Sabtu 18 April 2026.

Sebelumnya, terdapat sembilan desa yang mengajukan diri untuk mengikuti program Kampung Nelayan Merah Putih dan Kampung Budidaya. Namun, tiga desa lainnya belum dapat melanjutkan ke tahap berikutnya karena belum melengkapi dokumen yang dipersyaratkan hingga batas waktu yang ditentukan.

Program Kampung Nelayan sendiri merupakan inisiatif strategis pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nelayan, hingga pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan.

Tahap survei lapangan menjadi momen krusial, karena akan menilai berbagai aspek penting seperti kondisi wilayah, kesiapan masyarakat, serta dukungan infrastruktur yang tersedia. Hasil dari penilaian ini akan menentukan desa mana yang berhak mendapatkan program tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bima berharap enam desa yang telah lolos administrasi dapat memanfaatkan waktu dengan baik untuk mempersiapkan diri. Dengan kesiapan yang matang, peluang untuk memperoleh program ini dinilai semakin besar.

Diketahui, nilai anggaran yang disiapkan untuk setiap lokasi cukup signifikan, berkisar antara Rp20 miliar hingga Rp25 miliar, tergantung pada kebutuhan dan skala pembangunan yang disetujui. Program ini dirancang secara terpadu, mulai dari aktivitas penangkapan ikan hingga distribusi dan pemasaran, sehingga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.