Puluhan Jabatan Kosong, Pemkot Mataram Utamakan Seleksi Ketat

RRI.CO.ID,.Mataram – Pemerintah Kota Mataram melalui tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) saat ini tengah mematangkan proses pengisian sejumlah posisi strategis yang kosong, mulai dari level eselon II, III hingga IV. Kekosongan puluhan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dipastikan tidak dilakukan secara terburu-buru demi menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri selaku Ketua Tim Baperjakat menegaskan bahwa proses pengisian jabatan masih dalam tahap pemetaan dan akan dilakukan secara hati-hati. Beberapa jabatan penting yang belum terisi di antaranya Asisten III Setda, staf ahli, Inspektur Inspektorat, dua camat, serta sejumlah lurah.

“Sabar dulu, kami sedang mempersiapkan. Tim Baperjakat sedang memetakan mana jabatan yang kosong, baik eselon II, III maupun IV,” ujarnya, Jumat 17 April 2026.

Ia menekankan, pengisian jabatan tidak sekadar soal mengisi kekosongan, tetapi menyangkut kualitas aparatur dan arah pemerintahan ke depan. Karena itu, Pemkot memilih tidak menetapkan target waktu yang kaku.

“Saya tidak mau berbicara target. Akan disiapkan dengan selektif karena menyangkut nasib orang dan jalannya pemerintahan ke depan,” jelasnya.

Dalam proses seleksi, tim Baperjakat memastikan penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kinerja, loyalitas, serta rekam jejak calon pejabat.

“Kita tidak menilai berdasarkan like and dislike. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja, loyalitas, dan rekam jejak,” ucap Alwan.

Di sisi lain, kekosongan jabatan ini juga berdampak pada efisiensi belanja pegawai daerah. Tanpa pejabat definitif, pemerintah tidak perlu mengeluarkan sejumlah komponen biaya seperti tambahan penghasilan pegawai (TPP) maupun operasional kendaraan dinas.

“Ada efisiensinya, karena tidak membayar gaji, TPP, bahkan biaya operasional kendaraan dinas,” ungkapnya.

Anggaran yang tidak terserap tersebut nantinya akan tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan dialokasikan kembali dalam APBD Perubahan untuk mendukung program prioritas daerah.

"Iya nanti ada silpa akan kita bahas di APBD perubahan," katanya.