RRI.CO.ID, Mataram – Upaya percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kota Mataram tidak hanya bertumpu pada sistem, tetapi juga pada pendekatan jemput bola melalui penguatan agen pendamping di tingkat bawah. Strategi ini dinilai menjadi solusi bagi masyarakat yang belum mampu mengakses layanan digital secara mandiri.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram memaksimalkan peran berbagai elemen, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), untuk menjangkau warga yang tidak memiliki perangkat digital seperti smartphone.

Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakir Walad, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses digitalisasi bansos.

“Masih ada masyarakat yang tidak punya gadget atau akses Android. Di sinilah peran kelurahan, agen, satgas, Tagana, PSM, dan pendamping PKH menjadi penting untuk membantu mereka masuk dalam sistem,” ujarnya Jumat, 17 April 2026.

Menurutnya, proses digitalisasi diawali dengan validasi internal Identitas Kependudukan Digital (IKD) di lingkungan Dinsos. Setelah itu, pendataan diperluas ke tingkat masyarakat melalui jaringan kader seperti dasawisma dan Posyandu yang dinilai memiliki kedekatan langsung dengan warga.

Pendekatan ini sekaligus mempercepat pemenuhan rasio agen pendamping yang dibutuhkan dalam program digitalisasi bansos. Dinsos bahkan menargetkan pelibatan sekitar 1.800 kader untuk mendukung proses tersebut.

“Setelah internal selesai, kami menyasar elemen di wilayah. Peran dasawisma, Posyandu, dan kelompok masyarakat sangat vital dalam memastikan data tervalidasi dan masuk ke sistem,” jelasnya.

Menariknya, Mataram juga menerapkan pola penyelesaian sanggahan berbasis komunitas atau yang disebut “musyawarah kelurahan” (muskel). Pola ini memungkinkan penyelesaian keberatan warga dilakukan langsung di tingkat kelurahan tanpa harus berjenjang ke tingkat atas.

“Kalau ada sanggahan, bisa langsung diselesaikan di akar rumput. Ini lebih cepat dan tidak perlu naik ke atas,” katanya.

Dibandingkan daerah lain, pendekatan ini dinilai lebih efektif karena didukung kondisi geografis Kota Mataram yang relatif mudah dijangkau. Hal tersebut meminimalisir kendala jarak seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.

Meski demikian, Muzakir mengakui masih ada tantangan, terutama dalam proses transisi dan penyesuaian sistem, termasuk pengalihan pengelolaan data yang sebelumnya terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Namun, ia optimistis dengan strategi jemput bola dan kolaborasi lintas elemen, digitalisasi bansos di Kota Mataram dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan inklusif.

“Keuntungan sistem berbasis data ini, warga bisa langsung mengecek statusnya secara digital. Yang penting kita pastikan semua terdata, terutama yang selama ini sulit dijangkau,” ungkapnya.