RRI.CO.ID, Mataram - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB menjadwalkan pembukaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 mulai 2 Juni 2026. Tahapan pendaftaran diawali melalui jalur afirmasi, kemudian disusul jalur prestasi serta jalur lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi, mengimbau seluruh SMA, SMK, dan SLB menjalankan proses penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk pelaksanaan yang telah disusun pemerintah.

“Harapan kita semua, SPMB di sekolah dilaksanakan sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalau ada masalah, ujungnya akan merepotkan dan merugikan sekolah,” kata Syamsul saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 13 April 2026.

Syamsul memastikan petunjuk teknis (juknis) SPMB 2026 telah rampung. Pemerintah segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam waktu dekat.

“Insya Allah dalam dua hari ke depan, kemungkinan Rabu atau Kamis, kami sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi,” ujarnya.

Menurut dia, penyusunan juknis dilakukan melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk unit pelaksana teknis pusat di daerah dan Ombudsman. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru pada tahun-tahun sebelumnya.

“Koordinasi ini penting agar temuan-temuan sebelumnya bisa diminimalisir. Kami berharap pelaksanaan tahun ini lebih baik dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dikpora NTB, Muazam, menjelaskan, secara umum tidak ada perubahan signifikan dalam aturan dasar SPMB tahun ini. Skema penerimaan tetap mengacu pada regulasi sebelumnya, dengan pembagian jalur afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi.

Pada jalur domisili, sistem seleksi tetap mengutamakan jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Aplikasi pendaftaran telah disetel untuk memprioritaskan pendaftar dengan jarak terdekat.

Namun, ia mengingatkan keterbatasan daya tampung sekolah tetap menjadi faktor penentu. “Kalau daya tampung sekolah hanya 100 sementara pendaftar 200, tentu tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan alternatif sekolah lain yang masih terjangkau dari domisili siswa. Orang tua juga diminta aktif memantau proses pendaftaran dan segera mengambil langkah jika anaknya tidak tertampung di pilihan pertama.

Di sisi lain, persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dinilai masih menjadi tantangan. Meski pemerintah terus mendorong pemerataan mutu pendidikan, perubahan pola pikir publik disebut membutuhkan waktu.

“Sekarang sudah mulai terlihat, perwakilan daerah di ajang nasional tidak lagi didominasi sekolah tertentu,” kata Muazam.