RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mulai memetakan kebutuhan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026. Langkah ini dilakukan menyusul tenggat pengajuan kebutuhan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang berakhir pada Maret 2026.

Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan penyusunan formasi tahun ini mengacu pada prinsip pengendalian belanja pegawai yang maksimal 30 persen dari total APBD. Konsekuensinya, pemerintah daerah menerapkan kebijakan zero growth atau tanpa penambahan jumlah pegawai secara bersih.

“Formasi baru hanya untuk menggantikan ASN yang pensiun. Jadi kita harus zero growth,” kata Tri di Mataram, Kamis, 9 April 2026.

Tri menjelaskan tahun ini, sebanyak 545 pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov NTB diperkirakan memasuki masa pensiun. Angka ini menjadi batas atas usulan formasi yang akan diajukan ke pemerintah pusat.

Ia menegaskan, pengajuan formasi tidak bisa melebihi jumlah tersebut. Selain itu, BKD juga harus memastikan kemampuan keuangan daerah tetap berada dalam koridor aman.

“Kita harus cek juga posisi belanja aparatur saat ini. Kalau sudah mendekati atau melampaui 30 persen, tentu perlu kehati-hatian dalam mengusulkan formasi,” ujarnya.

Menurutnya, pemetaan kebutuhan pegawai tidak dilakukan secara seragam. BKD tengah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengidentifikasi jabatan-jabatan strategis yang harus segera diisi.

Ia mencontohkan, sektor kesehatan menjadi prioritas jika terdapat kekosongan tenaga medis tertentu yang krusial. “Kalau ada posisi yang sangat dibutuhkan seperti tenaga medis, tentu harus dibuka rekrutmennya,” kata dia.

Selain mempertimbangkan jumlah pensiun, BKD juga memasukkan faktor penambahan 9.411 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Desember 2025. Data tersebut dianalisis melalui kajian analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK) ASN.

Hasil evaluasi juga menunjukkan sejumlah formasi sebelumnya tidak terisi karena minim peminat, terutama untuk posisi dokter subspesialis. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah daerah berencana menyesuaikan tingkat kebutuhan jabatan.

“Daripada kosong, bisa saja levelnya diturunkan, misalnya dari subspesialis menjadi spesialis atau dokter umum,” ujar Tri.

Adapun jadwal resmi rekrutmen CPNS 2026 hingga kini belum diumumkan pemerintah pusat. Namun, proses seleksi dipastikan akan dilakukan secara nasional seperti tahun-tahun sebelumnya.

Rekrutmen ASN terakhir dilakukan pada 2024. Saat itu, Pemprov NTB memperoleh alokasi 500 formasi yang terdiri dari 360 PPPK dan 140 CPNS. Formasi PPPK didominasi tenaga guru, kesehatan, dan teknis, sementara CPNS difokuskan pada tenaga kesehatan dan teknis.

Secara keseluruhan, total formasi ASN 2024 untuk Pemprov NTB dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut mencapai 14.829 formasi, yang terdiri dari 1.696 CPNS dan 13.133 PPPK. Kebijakan saat itu juga menempatkan rekrutmen tenaga guru sepenuhnya melalui skema PPPK.