RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan penanggulangan bencana sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi pembangunan “NTB Makmur Mendunia”. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan dan Perubahan Iklim di Mataram, Kamis, 9 April 2026.

“Visi NTB Makmur Mendunia bukan semata pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana negara hadir memberi rasa aman. Keamanan dari ancaman bencana adalah fondasi kemakmuran,” kata Indah, yang akrab disapa Umi Dinda.

Ia menyoroti meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim, terutama banjir yang kian sering terjadi di sejumlah wilayah NTB. Menurut dia, penanggulangan bencana tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis belaka, melainkan bagian dari keadilan sosial.

“Kelompok rentan tidak boleh terpinggirkan. Mereka harus dilibatkan sejak tahap perencanaan. Ini soal keadilan distributif dan prosedural,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Indah juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah meninggalkan ego sektoral dan menyusun program yang aplikatif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan Musrenbang tematik ini menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan mitigasi risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan.

“Forum ini menjadi jembatan advokasi agar setiap intervensi pembangunan benar-benar tangguh terhadap bencana dan responsif terhadap perubahan iklim,” kata Nelly.

Berdasarkan profil risiko, NTB menghadapi tujuh dari sebelas potensi bencana nasional. Ancaman itu meliputi bencana geologis seperti gempa bumi dan tsunami, hidrometeorologis seperti banjir bandang, cuaca ekstrem, serta abrasi, hingga dampak perubahan iklim berupa kekeringan panjang dan krisis air bersih.

Musrenbang ini juga didukung Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia dalam pengelolaan risiko bencana. Seluruh usulan yang dihasilkan akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Melalui forum ini, Pemprov NTB berupaya memastikan agenda pembangunan daerah sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Program unggulan “NTB Lestari dan Berkelanjutan” diarahkan untuk memperkuat adaptasi dan mitigasi iklim sekaligus melindungi masyarakat dari risiko bencana yang kian kompleks.