RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan laut sebagai panggung utama transformasi ekonomi 2025–2026. Sektor perikanan tak lagi sekadar sumber pendapatan daerah, melainkan instrumen membangun kemandirian masyarakat pesisir yang selama ini berada di hilir rantai nilai.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Muslim, mengatakan perubahan paling mendasar tengah diarahkan pada tata kelola. Pemerintah mendorong Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar pengelolaan kawasan perikanan lebih fleksibel dan langsung berdampak pada pelayanan publik.

“Dengan BLUD, potensi kawasan bisa dikelola langsung oleh masyarakat. Pendapatan tidak lagi berhenti di kas, tapi kembali untuk meningkatkan layanan di lapangan,” ujar Muslim di kantornya, Selasa, 7 April 2026.

Ia mencontohkan pelabuhan perikanan di Labuhan Lombok, Lombok Timur. Kawasan ini menyimpan potensi pendapatan hingga Rp600 miliar per tahun pada 2025. Namun, sebelum skema BLUD didorong, tidak sampai 10 persen dari potensi itu kembali untuk memperbaiki fasilitas dasar. Ketersediaan air bersih bagi kapal, misalnya, masih menjadi persoalan berulang.

Situasi itu mendorong percepatan perubahan status UPT menjadi BLUD. Sepanjang Maret hingga April 2026, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah unit, mulai dari Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok, Tanjung Luar, hingga kawasan di Pulau Sumbawa. Termasuk pula balai pengembangan budidaya serta unit pengelolaan sumber daya kelautan di Lombok, Sumbawa, dan Bima-Dompu.

Di saat yang sama, Dislutkan menggenjot hilirisasi industri agromaritim. Sejumlah komoditas strategis mulai diarahkan masuk ke tahap pengolahan, seperti udang vaname dan rumput laut. Untuk komoditas tuna-cakalang, aktivitas industri bahkan telah berjalan di Labuhan Lombok melalui investasi asing yang tahun lalu mencatat ekspor 650 ton.

Langkah serupa tengah dipersiapkan di wilayah timur. Pelabuhan Soro Adu di Bima diproyeksikan menjadi simpul baru industri tuna, sekaligus memperkuat konektivitas logistik dari sentra produksi ke pasar ekspor.

Namun, transformasi ini tidak hanya bertumpu pada industri besar. Pemerintah juga membidik pelaku usaha mikro kecil di sektor kelautan sebagai penggerak ekonomi lokal. Melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025, pelaku usaha dijanjikan kemudahan perizinan, akses permodalan, dan kepastian hukum.

Di sisi lain, agenda ketahanan pangan laut mulai diperluas. Ketersediaan stok ikan tidak lagi hanya mengandalkan balai pembenihan milik pemerintah, tetapi juga didorong tumbuh di sentra-sentra masyarakat.

Data Dislutkan menunjukkan potensi sektor kelautan dan perikanan NTB mencapai nilai triliunan rupiah. Dengan luas perairan lebih dari 29 ribu kilometer persegi, produksi perikanan tangkap diperkirakan mencapai hampir 300 ribu ton per tahun di wilayah ZEE. Sementara di perairan pantai dan lepas pantai, produksi mencapai lebih dari 185 ribu ton per tahun dengan komoditas utama tuna, cakalang, dan tongkol.

Di luar itu, potensi budidaya laut mencapai lebih dari 72 ribu hektare, serta didukung kawasan air payau dan air tawar yang luas. Ekosistem pesisir mulai dari terumbu karang hingga mangrove menjadi penopang sekaligus peluang bagi pariwisata bahari, termasuk di kawasan seperti Gili Trawangan dan perairan Sumbawa.

Meski demikian, pekerjaan rumah masih panjang. Transformasi kelembagaan, pemerataan manfaat ekonomi, hingga kesiapan infrastruktur menjadi ujian utama. Tanpa itu, potensi besar laut NTB berisiko tetap menjadi angka-angka statistik yang jauh dari kesejahteraan masyarakat pesisir.