RRI.CO.ID, Mataram — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram memutuskan menunda kenaikan tarif retribusi sampah pada 2026, meski target pendapatan daerah dari sektor tersebut terancam tidak tercapai. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih belum stabil.

Kenaikan tarif retribusi sampah dari Rp5.000 menjadi Rp10.000 per pelanggan yang sebelumnya diamanatkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 belum diberlakukan. Hingga kini, tarif lama masih digunakan.

Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah hati-hati pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.Kebijakan penundaan ini berlaku sepanjang 2026 di wilayah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, meskipun target retribusi tetap dipatok sebesar Rp12 miliar.

“Kalau tarif kami naikkan, target bisa saja tercapai. Tapi apakah tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang? Ini yang kami pertimbangkan,” ujar Nizar, Minggu 5 April 2026.

Menurutnya pertimbangan utama adalah kondisi ekonomi global yang belum menentu dan berimbas pada kemampuan masyarakat. Pemerintah menilai, memaksakan kenaikan tarif dalam situasi tersebut justru berisiko menambah beban warga.

Penundaan ini berdampak langsung pada capaian retribusi. Berdasarkan data terbaru, realisasi baru mencapai sekitar Rp6 miliar atau 50 persen dari target tahunan Rp12 miliar. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak diberlakukannya kenaikan tarif sejak 2025.

"Target tetap Rp12 miliar, tapi kami realistis, selama tarif belum disesuaikan sesuai Perda, capaian akan sulit maksimal,” tambahnya.

Retribusi sampah sendiri sambung Denny ditarik melalui kerja sama dengan PTAM Giri Menang dan dibayarkan bersamaan dengan tagihan air pelanggan.

"Skema ini sebenarnya mempermudah penarikan, namun tetap belum mampu mendongkrak capaian tanpa penyesuaian tarif," ujarnya.