Dampak Sosial Penutupan Sementara SPPG, Warga Minta Pemerintah Siapkan Solusi

RRI.CO.ID, Mataram - Penutupan ratusan SPPG di berbagai daerah tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terkait dampak sosial yang ditimbulkan. Masyarakat menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi kehidupan ekonomi dan akses layanan publik.

Kondisi ini memicu respons dari berbagai kalangan yang melihat penutupan sementara sebagai persoalan yang berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Wiatni Fitri, warga Lombok Tengah, menilai bahwa dampak sosial harus menjadi perhatian utama pemerintah. Ia menekankan bahwa keberadaan SPPG seringkali berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Yang paling saya pikirkan justru dampaknya ke masyarakat luas. Kalau SPPG itu berkaitan dengan layanan publik atau distribusi tertentu, pasti ada warga yang sebelumnya bergantung pada keberadaan SPPG tersebut,” tuturnya, Kamis 2 April 2026.

Ia juga mengingatkan bahwa penutupan bisa berdampak pada sektor ekonomi kecil. Banyak pihak yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas yang berkaitan dengan SPPG.

“Misalnya pekerja yang kehilangan mata pencaharian atau masyarakat yang kehilangan akses layanan. Jadi penutupan ini jangan dilihat hanya sebagai penegakan aturan,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan solusi transisi yang konkret. Hal ini penting agar masyarakat tidak mengalami dampak secara mendadak tanpa kesiapan.

“Pemerintah seharusnya menyiapkan solusi transisi supaya masyarakat tidak langsung terkena imbas secara tiba-tiba,” jelasnya.

Di sisi lain, Dinda dari Gunung Sari melihat bahwa persoalan ini juga berkaitan dengan aspek regulasi dan kesiapan pengelola. Ia menilai bahwa jumlah penutupan yang besar menunjukkan adanya masalah sistemik.

“Kalau melihat jumlahnya sampai ratusan SPPG yang ditutup, menurut saya ini bukan persoalan kecil. Kemungkinan besar ada masalah mendasar, entah itu dari sisi perizinan atau standar operasional,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti kemungkinan kurangnya sosialisasi yang menyebabkan ketidaksiapan pelaku usaha. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memperparah situasi.

“Di sisi lain, ini bisa jadi karena kurangnya sosialisasi sejak awal. Jadi ada kemungkinan pelaku belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Najwa Astihernanda dari Lombok Timur menekankan pentingnya pembenahan sistem pengawasan. Ia menilai bahwa proses verifikasi harus diperketat sebelum operasional diberikan.

“Kalau sampai ratusan ditutup, berarti ada yang kurang tepat dalam proses pengawasan sejak awal. Seharusnya sebelum beroperasi, sudah ada verifikasi ketat terkait kelayakan,” ujarnya.

Ia juga mengkritisi pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penindakan. Menurutnya, langkah preventif harus menjadi prioritas dalam pengelolaan ke depan.

“Ini menunjukkan sistem pengawasan mungkin masih reaktif. Ke depan harus lebih fokus pada pencegahan daripada penindakan setelah masalah terjadi,” jelasnya.

Berbagai pandangan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa penutupan sementara SPPG tidak bisa dilihat secara parsial. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek regulasi, pengawasan, dan perlindungan sosial.