RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Kota Mataram mulai menuai perhatian dari pemerintah pusat atas langkah-langkah strategisnya dalam menekan angka pengangguran terbuka. Hal ini terlihat saat Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, memaparkan langsung berbagai inovasi kebijakan ketenagakerjaan di hadapan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI, dalam rapat koordinasi virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Mataram, Rabu 1 April 2026.

Dalam forum ini, Wali Kota Mataram tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga diuji sejauh mana strategi yang dijalankan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan perkotaan.Berangkat dari tema “Ekonomi Kota Tumbuh Berkualitas Atasi Pengangguran”,

"Pemerintah Kota Mataram menempatkan isu ketenagakerjaan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah 2025–2029 mengingat posisi Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi," jelasnya.

Secara data, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Mataram pada 2025 berada di angka 4,80 persen. Meski sedikit di atas rata-rata provinsi dan nasional, tren penurunannya dinilai konsisten. Namun, tantangan struktural masih membayangi, terutama ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, serta dominasi lulusan SMK dalam angka pengangguran.

Menjawab kondisi tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemkot Mataram mengusung pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Mulai dari penguatan sektor riil seperti pariwisata dan perdagangan, pemberdayaan UMKM, hingga peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan, magang, dan sertifikasi kompetensi.

Sepanjang 2025, sebanyak 2.956 peserta telah mengikuti pelatihan kerja melalui 64 kegiatan yang melibatkan 12 organisasi perangkat daerah, dengan dukungan anggaran Rp22,9 miliar dan tingkat realisasi mencapai 93,02 persen.

"Upaya ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi dalam sistem bursa kerja serta kolaborasi aktif dengan dunia usaha untuk memperluas penyerapan tenaga kerja," katanya.

Selain itu, sambung Mohan kebijakan afirmatif juga diterapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja yang mewajibkan perusahaan memprioritaskan minimal 60 persen tenaga kerja lokal.

"Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus, termasuk kemudahan perizinan bagi industri padat karya dan dukungan kewirausahaan," ujarnya.

Panelis BSKDN Kemendagri, Tomy Bawulang, Ph.D., memberikan apresiasi terhadap pendekatan komprehensif yang disampaikan, terutama integrasi kebijakan yang dinilai telah mencakup aspek perencanaan hingga implementasi di lapangan.

Ke depan, BSKDN dijadwalkan melakukan verifikasi lapangan guna memastikan efektivitas program yang telah dipaparkan. Tahapan ini menjadi penentu dalam menilai sejauh mana strategi yang dirancang benar-benar berdampak pada penurunan angka pengangguran.

Wali Kota Mataram menegaskan, keberhasilan program tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan lintas sektor, sebab keberhasilan penurunan pengangguran membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

"Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ucapnya mengakhiri.