RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram menyatakan kesiapan mendukung kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat yang mulai diberlakukan pada April 2026. Kebijakan ini merupakan arahan dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi kerja tanpa mengurangi produktivitas aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Pemkot Mataram saat ini tengah menyiapkan skema teknis agar pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik maupun jalannya program prioritas pemerintah daerah.

Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini penting untuk menentukan pola kerja, pembagian tugas, serta memastikan adanya pejabat struktural yang tetap bertugas di kantor.

“Kebijakan ini baru saja keluar, sehingga kami perlu membicarakan lebih lanjut pola operasionalnya di daerah. Prinsipnya, pelayanan publik harus tetap berjalan normal,” ujarnya, Rabu 1 April 2026.

Ia menambahkan, tidak semua instansi bisa menerapkan WFH secara penuh. Beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap diwajibkan aktif di kantor. Karena itu, pengaturan jadwal dan penugasan ASN akan disusun secara selektif dan proporsional.

"Ini segera akan kami bahas, karena ini kan baru kebijakannya,nanti kami sampaikan lengkapnya hasil rapatnya ya," katanya.

Selain itu, Pemkot Mataram juga akan segera melakukan sosialisasi kepada seluruh ASN agar kebijakan ini dapat dipahami dan dijalankan secara optimal. Dalam prosesnya, berbagai masukan dari OPD akan dihimpun untuk memastikan kebijakan ini efektif dan tidak menurunkan kinerja.

Lebih lanjut, Mohan Roliskana mengungkapkan bahwa kebijakan WFH ini juga sejalan dengan upaya efisiensi yang tengah didorong pemerintah. Ia membuka peluang adanya alternatif lain dalam mendukung efisiensi tersebut, termasuk opsi transportasi kerja yang lebih hemat dan ramah lingkungan.

“Kami akan mendengar pandangan dari perangkat daerah. Jika memang ada gagasan yang dinilai efektif dan berdampak pada efisiensi, tentu akan kami pertimbangkan untuk diterapkan,” jelasnya.

Ia juga menyinggung kondisi geografis dan jarak tempuh sebagian ASN yang cukup jauh dari tempat kerja, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan tidak memberatkan pegawai.

"Ada gagasan saya untuk pejabat menggunakan sepeda ke kantor, ini nanti juga akan kami sampaikan polanya karena ada berbagai pertimbangan juga yang harus kita dengar," ujarnya.