RRI.CO.ID, Lombok Barat - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka stunting melalui optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan agar tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian penting dari komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang secara berkelanjutan.

Berdasarkan data pemerintah daerah, angka stunting di Lombok Barat pada tahun 2024 masih berada di angka 27,3 persen. Pemkab menargetkan penurunan signifikan menjadi 19,88 persen pada 2025 dan kembali ditekan hingga 18 persen pada 2026. Target ini dinilai realistis dengan catatan seluruh indikator intervensi berjalan optimal di lapangan.

Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap 31 indikator yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan memetakan capaian di setiap wilayah, mulai dari tingkat desa hingga kecamatan, sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efektif.

Selain itu, sinkronisasi data lintas lembaga juga menjadi fokus utama. Hal ini dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan dan menghindari terjadinya tumpang tindih penerima bantuan.

“Ada data untuk beberapa indikator yang sudah tercapai dan yang capaiannya masih rendah,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Kepala Bapperida Lombok Barat, Deny Arif Nugroho, menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kebijakan ke depan.

“Ini yang perlu kita lakukan evaluasi lagi di semester satu untuk penanganan di 2026,” katanya menegaskan.

Pemkab Lombok Barat juga berencana memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya dalam pelaksanaan Program MBG untuk kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kesesuaian data sasaran antara pusat dan daerah.

“Supaya apa yang BGN sasar itu tidak di luar dari data yang sudah ada di daerah. Harapannya dengan begitu kita lebih cepat lagi untuk penurunan stunting,” ucapnya.

Tidak hanya fokus pada data, kualitas intervensi di lapangan juga menjadi perhatian serius. Ditemukan adanya laporan terkait pemberian makanan tambahan yang tidak sesuai dengan usia sasaran, termasuk makanan yang terlalu pedas bagi balita.

Hal ini mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) di tingkat kecamatan agar lebih aktif melakukan skrining kasus serta memastikan intervensi berjalan sesuai standar.

“Ini menjadi perhatian serius agar tidak salah sasaran dan kualitas intervensi benar-benar terjaga,” katanya mengakhiri.