RRI.CO.ID, Lombok Barat - Lombok Barat menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan dalam beberapa tahun ke depan. Meski dana transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mengalami kenaikan pada 2027, peningkatan tersebut dinilai belum mampu menutup dampak pemangkasan anggaran yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Kepala Bapperida Lombok Barat, Deny Arif Nugroho, mengungkapkan proyeksi keuangan daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat. Namun, kenaikan yang terjadi belum signifikan untuk mengimbangi pengurangan anggaran yang mencapai lebih dari Rp305 miliar.

“Transfer pusat ke daerah memang diproyeksikan naik sedikit, tetapi belum mampu menutup penurunan sebesar Rp305 miliar,” ujar Deny, Jumat, 27 Maret 2026.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus memperkuat sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama. Pada tahun 2027, PAD ditargetkan mencapai Rp655,56 miliar, meningkat dibandingkan tahun 2026.

“Pendapatan asli daerah terus kita tingkatkan, dengan proyeksi mencapai Rp655,56 miliar pada 2027,” katanya menegaskan.

Sementara itu, untuk komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan tidak mengalami perubahan signifikan dan masih berada pada level yang sama seperti tahun sebelumnya. Dengan demikian, total pendapatan daerah Lombok Barat pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,09 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah tetap mengacu pada rencana strategis yang telah tertuang dalam RPJMD dan Renstra masing-masing OPD. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi fiskal tahun berjalan dalam menyusun proyeksi belanja.

Total belanja operasi diperkirakan mencapai Rp1,67 triliun, dengan total keseluruhan belanja daerah mencapai Rp2,33 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya selisih atau gap antara pendapatan dan belanja daerah yang perlu segera diantisipasi.

“Masih terjadi gap antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga perlu kebijakan penganggaran yang tepat,” ucapnya.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah daerah akan melakukan pembahasan lanjutan bersama BKAD dan Bapenda pasca Musrenbang guna merumuskan strategi penganggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Di sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp0,3 miliar lebih, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp5 miliar. Hal ini semakin menegaskan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Sementara itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Barat mencatat tren positif pada PAD. Pada tahun 2026, target PAD meningkat signifikan menjadi Rp610 miliar dari sebelumnya Rp531,7 miliar.

Kenaikan ini turut mendorong kontribusi PAD terhadap APBD Lombok Barat hingga mencapai 30 persen. Capaian tersebut menempatkan Lombok Barat sebagai daerah dengan kontribusi PAD terbesar kedua di Nusa Tenggara Barat.

Dengan kondisi tersebut, penguatan PAD menjadi strategi utama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

“Optimalisasi PAD menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya mengakhiri.