RRI.CO.ID, Mataram– Wacana efisiensi anggaran di tengah tekanan defisit APBD 2026 Kota Mataram memunculkan peringatan dari DPRD agar kebijakan yang diambil tidak berdampak pada masyarakat, terutama terkait isu pengurangan pegawai. DPRD menilai efisiensi tetap perlu dilakukan, namun harus menyasar belanja yang tidak prioritas, bukan pada sektor yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, menegaskan bahwa langkah efisiensi harus dilakukan secara cermat dan terukur oleh pemerintah daerah. Menurutnya, masih banyak pos belanja operasional yang bisa dioptimalkan tanpa harus mengambil kebijakan ekstrem seperti merumahkan pegawai.

“Efisiensi bisa dilakukan pada biaya makan minum rapat, penggunaan ATK, hingga pengurangan frekuensi pertemuan tatap muka dan perjalanan dinas yang tidak mendesak,” ujarnya, Minggu 29 Maret 2026.

Ia menilai, penghematan dari pos-pos tersebut jika dikumpulkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan beban anggaran daerah. Karena itu, kebijakan efisiensi seharusnya lebih difokuskan pada belanja yang bersifat administratif, bukan pada sumber daya manusia.

Istiningsih secara tegas mengingatkan agar opsi merumahkan pegawai, khususnya PPPK, tidak dijadikan solusi utama dalam menghadapi tekanan fiskal. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan dampak sosial baru.

“Kalau untuk alasan peningkatan disiplin tidak masalah, tetapi jika untuk efisiensi dengan merumahkan PPPK, itu bukan solusi utama. Ini kan baru diangkat, kalau tiba-tiba dirumahkan, itu sama saja kita PHP,” tegasnya.

DPRD menekankan pentingnya komunikasi yang intens antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat.

"Iya pastinya kita akan cari solusi terbaik bersama eksekutif dan legislatif," ujarnya.

Istiningsih berharap, sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat menjaga stabilitas daerah serta memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.

“Kita ini penyelenggara pemerintahan bersama-sama. Tugas kita adalah menstabilkan kondisi daerah agar pembangunan tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Mataram mengakui adanya tekanan belanja pegawai yang terus meningkat. Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menyebutkan bahwa porsi belanja pegawai saat ini telah mencapai sekitar 40 persen dari total APBD, naik dari sebelumnya 37 persen.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mulai mengkaji berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan penyesuaian jumlah pegawai di masa mendatang.

“Beberapa daerah sudah memberikan sinyal untuk merumahkan pegawai. Ini juga salah satu opsi yang akan kita kaji untuk 2027,” ungkap Alwan.