RRI.CO.ID, Mataram - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram mengingatkan masyarakat agar mewaspadai modus penipuan berkedok pengurusan administrasi ibadah haji. Peringatan ini disampaikan setelah puluhan warga mendatangi kantor Dukcapil karena menerima telepon dari oknum yang mengaku sebagai petugas dan menyebut dokumen kependudukan mereka belum lengkap untuk pelunasan haji.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Dr. H. Mansur, menegaskan bahwa instansinya tidak memiliki kewenangan dalam proses administrasi keberangkatan maupun pelunasan ibadah haji. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah percaya jika ada pihak yang mengatasnamakan Dukcapil untuk meminta data pribadi.

“Dukcapil tidak pernah mengundang warga untuk mengurus administrasi kependudukan terkait ibadah haji. Jika ada yang mengaku dari Dukcapil dan meminta data atau nomor rekening, itu dipastikan penipuan,” jelas Mansur, Selasa 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan, dugaan penipuan tersebut terungkap setelah banyak warga datang ke kantor Dukcapil menanyakan kelengkapan dokumen haji. Setelah ditelusuri, sebagian besar warga mengaku menerima telepon dari seseorang yang mengaku petugas Dukcapil.

“Puluhan warga datang ke kantor menanyakan kelengkapan dokumen haji. Setelah kami telusuri, ternyata mereka menerima telepon dari oknum yang mengaku petugas Dukcapil,” katanya.

Menurut Mansur, pelaku menggunakan pola komunikasi yang terstruktur untuk meyakinkan calon korban. Oknum tersebut terlebih dahulu meminta konfirmasi identitas, kemudian menyebut ada dokumen kependudukan yang belum lengkap untuk keperluan administrasi haji.

“Polanya warga terus ditelepon dan diminta konfirmasi identitas. Setelah itu oknum tersebut mulai meminta nomor rekening dengan alasan untuk pelunasan atau keperluan administrasi haji,” jelasnya.

Meski puluhan warga sempat terhubung dengan pelaku, hingga kini Dukcapil Kota Mataram belum menerima laporan adanya kerugian materiil. "Kami tetap memberikan penjelasan kepada warga yang datang sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas identitasnya," katanya.