RRI.CO.ID, Mataram - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) menyatakan komitmen penuh mendukung pembangunan rendah karbon di Nusa Tenggara Barat. Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mengatakan agenda tersebut harus ditempatkan sebagai arah utama pembangunan daerah, bukan sekadar pelengkap dalam dokumen perencanaan.
“Seratus persen DPRD mendukung langkah-langkah pemerintah provinsi dalam memperbaiki kondisi perubahan iklim,” kata Isvie di Mataram, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia menyebut perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya membuat kebijakan rendah karbon tak bisa lagi ditunda. Menurut Isvie, pembangunan rendah karbon harus terintegrasi secara konkret dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan anggaran. Tanpa dukungan politik dan fiskal yang kuat, agenda tersebut berisiko berhenti sebagai komitmen normatif.
“Ia bukan pelengkap, bukan aksesoris kebijakan. Ini arah baru pembangunan yang menentukan daya saing dan keberlanjutan daerah kita,” ujarnya.
Ia menilai dampak perubahan iklim telah dirasakan langsung masyarakat NTB. Tekanan terhadap sektor pertanian meningkat akibat perubahan pola musim. Selain itu, sejumlah kawasan pesisir menghadapi kerentanan, sementara ketersediaan air bersih di beberapa wilayah dilaporkan menurun.
Pemerintah pusat telah menetapkan target net zero emission dan memasukkan pembangunan rendah karbon dalam dokumen perencanaan nasional. Namun, Isvie mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut benar-benar diterjemahkan di tingkat daerah dalam bentuk kebijakan dan penganggaran.
DPRD, kata dia, memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui fungsi tersebut, DPRD dapat memastikan integrasi pembangunan rendah karbon berjalan konsisten dan tidak tersisih oleh prioritas jangka pendek.
Meski demikian, Isvie juga menyoroti pentingnya pelibatan DPRD sejak tahap awal perumusan kebijakan. Ia mengingatkan agar komunikasi antara eksekutif dan legislatif diperkuat sehingga setiap dokumen strategis dapat dibahas secara terbuka dan komprehensif.
Ia berharap pembangunan rendah karbon di NTB tidak hanya menjadi respons atas tekanan global, tetapi juga menjadi strategi memperkuat daya saing daerah. “Ini bukan semata agenda lingkungan, melainkan arah pembangunan jangka panjang untuk keberlanjutan daerah,” ujar Isvie.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....