RRI.CO.ID, Lombok Timur - Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin bersama Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) XIX Tahun Buku 2025 PT Selaparang Finansial, Selasa, 3 Maret 2026 yang berlangsung di aula kantor perusahaan tersebut di Labuhan Haji. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan maupun kegagalan sebuah lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi dan kemampuan manajemen dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.

“Keberhasilan atau kegagalan lembaga keuangan itu tergantung pada strategi dan bagaimana manajemen mencari solusi atas setiap persoalan yang ada,” jelasnya.

Bupati secara terbuka menyoroti performa PT Selaparang Finansial yang dinilai masih jauh dari harapan. Ia menyinggung tingginya angka kredit macet dibandingkan keuntungan yang dibukukan perusahaan.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5 persen tapi kredit macet di atas 10 persen. Apakah itu bagus? Tidak,” kata Bupati.

Sebagai langkah konkret, ia menginstruksikan manajemen untuk memprioritaskan penagihan utang dengan melibatkan seluruh karyawan. Namun, ia menekankan bahwa para karyawan tersebut harus terlebih dahulu dibekali pelatihan yang memadai.

“Saya minta penagihan utang diprioritaskan. Libatkan semua karyawan, tapi sebelumnya harus diberikan pelatihan agar mereka paham tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.

Tidak hanya menyoroti PT Selaparang Finansial, Bupati juga menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi ganda, yakni meraih profit sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui layanan dengan harga terjangkau.

"BUMD itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat. Bekerja di BUMD bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk melayani masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan jajaran direksi agar tidak mengambil kebijakan sepihak. Menurutnya, setiap keputusan strategis harus melalui diskusi terbuka dengan melibatkan tenaga ahli agar tidak merugikan perusahaan.

“Jangan ada kebijakan sepihak. Buka ruang diskusi seluas-luasnya dengan tenaga ahli supaya keputusan yang diambil benar-benar matang dan tidak merugikan perusahaan,” pintanya.

Selain itu, Bupati menekankan bahwa setiap kebijakan mutasi atau perubahan struktur organisasi harus berlandaskan pada kebutuhan efektivitas bisnis dan kesadaran penuh terhadap tanggung jawab jabatan. Menutup arahannya, Bupati meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Ia berharap dana yang ada dapat berputar secara produktif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kita sesuaikan target dengan potensi yang masuk akal. Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan, kredit macet turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Selaparang Finansial, Iva Nuril Solihani, dalam laporannya menyampaikan bahwa BUMD tersebut merupakan satu-satunya perusahaan modal daerah dengan seluruh saham dimiliki Pemerintah Daerah. Tentunya mampu bertahan di tengah penurunan drastis jumlah perusahaan modal ventura, dari 23 entitas pada tahun 2024 menjadi 17 entitas pada tahun 2025.

“Di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional, PT Selaparang Finansial tetap mampu bertahan. Ini menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berbenah,” ujarnya.

Perusahaan yang diperkuat oleh 25 karyawan tersebut menempatkan SDM sebagai aset utama. Ia menegaskan pentingnya kesejahteraan dan integritas karyawan melalui pemberian fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“SDM adalah aset utama kami. Karena itu, kami berkomitmen menjaga kesejahteraan dan integritas karyawan, termasuk melalui fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Selain menjalankan fungsi bisnis, PT Selaparang Finansial juga aktif mendukung program sosial Pemerintah Daerah, di antaranya melalui safari Ramadan, bantuan bagi anak yatim piatu, rehabilitasi masjid, hingga pembagian paket sembako untuk kaum dhuafa dan petugas kebersihan. RUPS XIX Tahun Buku 2025 ini turut dihadiri perwakilan DPRD, Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Staf Ahli Bupati, sejumlah pimpinan OPD, serta jajaran direksi dan dewan komisaris/pengawas BUMD Lombok Timur.