RRI.CO.ID, Lombok Timur - Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, menilai perlunya keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) guna meningkatkan pelayanan kepada nelayan. SPBN tersebut dinilai akan melengkapi fasilitas yang telah tersedia di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru. Hal itu disampaikan Bupati kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, saat kunjungannya di Lombok Timur, Jumat 28 Februari 2026.

“Kami memandang perlu adanya SPBN di kawasan ini agar pelayanan kepada nelayan semakin optimal dan melengkapi fasilitas yang sudah ada di KNMP Ekas Buana,” ujar Haerul Warisin.

Bupati berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menjembatani proses perizinan SPBN tersebut. Ia menegaskan Pemerintah Daerah Lombok Timur siap mendukung pengelolaannya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga nelayan dapat mengakses bahan bakar dengan lebih mudah dan terjangkau.

“Kami siap mengelola melalui BUMD agar distribusi bahan bakar benar-benar tepat sasaran dan memudahkan para nelayan,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Bupati mewakili pemerintah daerah dan masyarakat nelayan menyampaikan apresiasi atas pembangunan KNMP di Ekas Buana. Ia berharap fasilitas serupa dapat dibangun di kawasan lain di Lombok Timur, mengingat garis pantai daerah tersebut membentang dari utara hingga selatan.

“Dengan garis pantai yang panjang, kami berharap program seperti ini bisa diperluas ke wilayah lain agar manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat,” katanya.

Menurutnya, keberadaan KNMP yang sejalan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir serta menurunkan angka kemiskinan di Lombok Timur.

Menanggapi hal tersebut, Menteri KKP menyetujui usulan Bupati terkait pembangunan SPBN, termasuk rencana pengelolaannya oleh BUMD. Ia memastikan realisasi SPBN akan segera dilakukan.

“Kami setuju SPBN ini dibangun dan dikelola oleh BUMD. Insya Allah segera kita realisasikan agar nelayan tidak kesulitan bahan bakar,” ujar Menteri.

Selain itu, Kementerian juga akan membantu sepuluh unit kapal dan sejumlah mesin untuk mendukung operasional kapal nelayan. Di hadapan para nelayan yang menyambut dengan antusias, Menteri Wahyu memberikan arahan kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya yang turut mendampingi agar melakukan penataan keramba jaring apung yang banyak terdapat di kawasan tersebut, termasuk melakukan perbaikan agar lebih tertata dan produktif.

“Kita harus rapikan keramba-keramba ini supaya lebih tertib dan hasil budidayanya juga meningkat,” tegasnya.

Ia juga meminta nelayan dan masyarakat sekitar untuk menjaga serta memanfaatkan seluruh fasilitas di KNMP secara optimal melalui KDMP setempat. Menteri berharap dalam dua tahun ke depan dampak positif keberadaan KNMP sudah terlihat nyata.

“Kalau ini dikelola dengan baik, dua tahun ke depan tidak boleh ada lagi masyarakat yang miskin di sini. Semua harus merasakan manfaatnya,” katanya.

Dalam dialog tersebut, Menteri KKP juga merespons permintaan nelayan terkait perlindungan kerja dengan menjanjikan pemberian asuransi bagi nelayan. Ia menjelaskan kementeriannya menyediakan 270 ribu kuota asuransi untuk nelayan di berbagai wilayah, termasuk Lombok Timur, terlebih pemerintah daerah setempat juga telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.

“Kita siapkan 270 ribu asuransi untuk nelayan di seluruh Indonesia, termasuk di Lombok Timur. Ini bentuk perlindungan bagi para nelayan saat bekerja,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri KKP didampingi Bupati Lombok Timur, Pelaksana Harian Sekda NTB, Bupati Lombok Barat, serta sejumlah kepala daerah di NTB meninjau langsung kondisi bangunan KNMP, terutama dari sisi kualitas konstruksi. KNMP Ekas Buana merupakan salah satu dari tiga KNMP yang dibangun di Nusa Tenggara Barat dan diharapkan menjadi percontohan bagi kawasan serupa lainnya. KNMP ini berdiri di atas lahan milik Pemerintah Daerah seluas 1,5 hektare dengan konstruksi yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya.