Overload, Ribuan Tenaga Guru Honorer Terancam Kekurangan Jam Mengajar

RRI.CO.ID, Dompu – Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. Kelebihan tenaga guru yang mencapai sekitar 2.800 orang berdampak langsung pada berkurangnya jam mengajar, terutama bagi guru honorer di sejumlah sekolah.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengakui kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Ia menyebut, jumlah guru saat ini tidak sebanding dengan jumlah murid di beberapa satuan pendidikan.

“Di lapangan kita tidak bisa memaksakan kehendak. Karena memang lebih banyak guru daripada murid,” katanya, Kamis, 26 Februari 2026.

Sebagai langkah antisipasi, Dinas Dikpora Kabupaten Dompu telah mengeluarkan imbauan kepada masing-masing kepala sekolah agar tetap memberikan jam mengajar kepada guru honorer yang namanya tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Namun, kondisi riil di sekolah membuat kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara ideal. Selain persoalan distribusi jam mengajar, muncul pula pertanyaan terkait keabsahan data guru dan tenaga kependidikan yang tercatat dalam Dapodik.

Pasalnya, terdapat temuan bahwa sejumlah tenaga yang baru mengabdi pada tahun 2024 justru sudah masuk dalam sistem tersebut.

Padahal, sesuai ketentuan, syarat untuk dapat diinput dalam Dapodik antara lain memiliki masa pengabdian minimal dua tahun, berstatus non ASN, serta memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Bupati pun meminta agar dilakukan verifikasi ulang terhadap 1.453 guru dan tenaga kependidikan yang saat ini tercatat dalam Dapodik. Ia menegaskan pentingnya memastikan validitas data, mengingat mereka akan menerima gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama mengabdi di sekolah.

“Harus dipastikan kevalidan datanya. Jangan sampai ada yang tidak memenuhi syarat, tetapi tetap tercatat dan menerima hak dari dana BOS,” jelasnya.

Data yang diperoleh menyebutkan, jumlah guru dan tenaga kependidikan yang tercatat dalam Dapodik sebanyak 1.453 orang. Angka ini termasuk mereka yang disebut “parkir”, yakni guru atau tenaga kependidikan yang secara administrasi tidak terputus masa pengabdiannya, namun tidak dikeluarkan oleh pihak sekolah dari sistem Dapodik.

Sebagaimana diketahui, data Dapodik diinput oleh operator sekolah dan disetujui oleh operator dinas. Data tersebut akan tetap tercatat selama tidak dihapus atau dikeluarkan secara resmi oleh pihak sekolah dari sistem.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk menata kembali distribusi guru, sekaligus memastikan akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan di sektor pendidikan Kabupaten Dompu.