RRI.CO.ID, Mataram - Beragam aspirasi disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat masa reses. Persoalan lingkungan, khususnya sampah dan genangan air, menjadi keluhan utama warga Kota Mataram.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB, Muzihir, yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Mataram, mengatakan permasalahan sampah semakin kompleks sejak dibatasinya pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebun Kongok. Akibatnya, pembuangan sampah kini dipusatkan di kawasan Bintaro yang dinilai belum layak disebut sebagai TPA.

“Saya melihat yang di Bintaro itu bukan TPA, lebih ke TPA sementara. Kalau ini dibiarkan satu tahun saja, bisa jadi gunung sampah dan tentu tidak enak dipandang,” ujar Muzihir, Jumat 6 Februari 2026.

Ia meminta Pemerintah Kota Mataram segera menyiapkan langkah strategis jangka panjang dengan merencanakan pembangunan TPA baru di luar wilayah kota. Menurutnya, TPA harus memiliki lahan yang luas dan sistem pengelolaan yang memadai agar penanganan sampah dapat dilakukan secara maksimal.

“TPA itu harus luas, bisa dikeruk, bisa ditimbun, sehingga pengelolaannya benar-benar maksimal,” katanya.

Selain itu, Muzihir juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai mencari investor yang mampu mengelola sampah menjadi produk bernilai ekonomis.

“Bagaimana sampah ini diolah dengan baik, dari yang tidak bernilai menjadi barang berharga. Ini penting untuk masa depan pengelolaan sampah,” jelasnya.

Tak hanya persoalan sampah, genangan air juga menjadi keluhan warga di sejumlah lingkungan, terutama saat musim hujan. Meski tidak sampai menimbulkan banjir, genangan air dinilai mengganggu aktivitas masyarakat.

“Yang banyak dikeluhkan masyarakat itu genangan air. Drainase dan gorong-gorong perlu dinormalisasi karena banyak yang sudah dangkal, tinggal 20 sampai 30 sentimeter,” ucap Muzihir.

Ia meminta Pemerintah Kota Mataram mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk petugas kebersihan dan tim drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk melakukan pengerukan saluran air dan sungai yang mengalami pendangkalan.

Selain infrastruktur lingkungan, aspirasi lain yang disampaikan masyarakat saat reses meliputi bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM, penerangan jalan umum (PJU), serta penataan dan pengerasan area pemakaman di Kota Mataram.

Muzihir menegaskan seluruh aspirasi masyarakat tersebut akan dilaporkan secara resmi setelah masa reses berakhir dan selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Setelah reses selesai, semua usulan akan kami laporkan dan dimasukkan ke Musrenbang. Mudah-mudahan bisa terakomodir,” pungkasnya.