RRI.CO.ID. Mataram - Pemerintah Kota Mataram bersiap mengoptimalkan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) guna memastikan penanganan kemiskinan berjalan lebih akurat dan tepat sasaran. Langkah ini ditempuh sebagai upaya mengatasi persoalan klasik berupa tumpang tindih data penerima bantuan yang kerap memicu keluhan hingga konflik sosial di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Mataram, HM Ramadhani, mengatakan Kota Mataram menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terpilih sebagai lokasi uji coba digitalisasi bansos dari 40 kabupaten/kota se-Indonesia.

Program tersebut mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan validitas data penerima.

“Selama ini masalahnya ada pada ketidaksinkronan data. Ada yang sudah meninggal masih menerima bantuan, bahkan ada ASN yang tercatat sebagai penerima. Ini yang ingin kami rapikan melalui sistem,” ujar Ramadhani, Rabu 4 Februari 2026.

Ia menegaskan peran Kominfo dalam menyiapkan infrastruktur digital agar data antarinstansi saling terhubung. Menurutnya, digitalisasi bansos diharapkan mampu menyaring intervensi perlindungan sosial seperti BPJS Kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC), bantuan langsung tunai (BLT), hingga bantuan UMKM yang bersumber dari APBD.

"Dengan sistem terintegrasi, satu penerima tidak lagi mendapatkan bantuan ganda, sementara warga yang berhak tidak terlewatkan," ucapnya.

Program ini melibatkan sinergi lintas kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terutama dalam penyediaan server dan sistem terintegrasi.

“Harapannya, dengan data yang rapi dan seragam, intervensi kemiskinan menjadi adil, tepat sasaran, dan meminimalkan potensi konflik sosial di tingkat kelurahan hingga lingkungan,” kata Ramadhani.