RRI.CO.ID, Mataram – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya dalam mengawasi harga, keamanan, dan mutu pangan melalui Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan.

Direktur Direskrimsus Polda NTB Kombes Pol FX Endriadi menjelaskan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan program nasional yang dikoordinasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), bukan langkah parsial di daerah.

“Saya luruskan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pusat dari Bapanas. Satgas ini melakukan upaya deteksi dini dengan menyamakan data yang kami miliki dengan kondisi di lapangan,” ujar Endriadi, di sela sela pantauan harga dan mutu pangan di pasar Kebon Roek Ampenan, Kota Mataram pada Rabu 4 Februari 2026. Pantauan pasar itu juga diikuti Pemimpin Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, Direskrimsus Polda NTB, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurutnya, Satgas telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menangani pelanggaran. Apabila ditemukan pelanggaran harga, keamanan, maupun mutu pangan, aparat akan mengumpulkan bukti resmi sebagai dasar penindakan hukum.

“Upaya terakhir bisa berupa peneguran kepada distributor, peringatan, hingga pencabutan izin. Jika ada indikasi tindak pidana, tentu akan kami lakukan penegakan hukum,” katanya.

Endriadi menambahkan, hingga saat ini belum ada pelanggaran pidana baru di NTB yang masuk ke tahap penindakan, mengingat Satgas tersebut masih relatif baru dibentuk. Fokus utama pengawasan saat ini meliputi pelanggaran harga, keamanan pangan, serta mutu pangan.

Ia mencontohkan, penegakan hukum pernah dilakukan terkait pemalsuan kemasan beras yang terjadi pada tahun 2025 lalu. Kasus tersebut ditangani melalui pendekatan hukum pada aspek pelanggaran kemasan.

“Kami tidak main-main. Ketika sudah terdeteksi dan datanya cocok antara di lapangan dan yang kami miliki, kami pasti akan datang dan menindak,” katanya.

Dalam waktu dekat, Satgas Pangan akan melakukan pengecekan terhadap 14 komoditas pangan strategis sebagai langkah antisipasi menjelang perayaan Imlek dan Hari Raya Idul Fitri. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan sesuai kebijakan pemerintah.

“Kami berharap dukungan semua pihak, termasuk media, untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa harga pangan harus tetap stabil sesuai dengan keputusan pemerintah dan arahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Endriadi.