RRI.CO.ID, Dompu – Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 2015 resmi menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang melarang anak usia sekolah membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya menekan potensi kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan pelajar.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, Rifaid, ditemui dikantornya, Jum'at 30 Januari 2026, menjelaskan, Perbup tersebut secara rutin diperbarui setiap lima tahun.

Dalam aturan itu, pihak sekolah juga dilarang menyediakan lokasi parkir bagi kendaraan milik siswa.

“Tujuannya untuk mendisiplinkan sekaligus melindungi keselamatan anak-anak,” kata Rifaid.

Namun demikian, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari sebagian orang tua wali murid.

Mereka menilai larangan itu belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial dan kesibukan orang tua yang tidak selalu memiliki waktu untuk mengantar dan menjemput anak ke sekolah.

Pratawi, salah satu orang tua wali murid, mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut. Menurutnya, larangan seharusnya diiringi dengan penyediaan fasilitas pendukung oleh pemerintah daerah.

“Kalau memang dilarang, seharusnya pemerintah menyiapkan bus sekolah atau transportasi khusus untuk antar-jemput anak-anak. Tidak semua orang tua punya waktu luang,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun, angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Dompu selama tahun 2025 tercatat sebanyak 63 kasus, dengan 10 korban meninggal dunia.

Mayoritas kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan roda empat, khususnya kendaraan bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut orang.

Menariknya, dari puluhan kasus kecelakaan tersebut, tidak ditemukan adanya korban yang berasal dari kalangan pelajar.

Fakta ini kemudian menjadi salah satu alasan munculnya perdebatan publik terkait efektivitas dan urgensi larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah di wilayah Dompu.