RRI.CO.ID, Dompu - Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, memiliki kewajiban memberikan dukungan infrastruktur sebagai daerah penerima manfaat pembangunan Pelabuhan Nusantara di Kecamatan Kilo. Dukungan tersebut terutama berupa pembangunan dan pelebaran akses jalan menuju kawasan pelabuhan.

Pada tahun ini, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan membangun fasilitas utama Pelabuhan Nusantara Kilo, meliputi fasilitas laut berupa dermaga, serta fasilitas darat berupa kantor pelabuhan, ruang tunggu penumpang, dan area parkir kendaraan. Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas tersebut mencapai Rp85 miliar dan dikerjakan pada tahun anggaran berjalan.

Sebagai penunjang keberadaan pelabuhan, Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berkewajiban memastikan ketersediaan akses jalan yang memadai menuju lokasi pelabuhan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Aris Ansyari, Selasa 27 Januari 2026, mengatakan pihaknya telah mulai merintis pembangunan akses jalan sejak tahun 2024.

“Yang sudah dibangun baru sekitar 3 kilometer dengan hotmix, namun rintisan jalannya sudah sampai ke pinggir sungai, sesuai rencana lokasi pembangunan jembatan,” ujar Aris.

Ia menjelaskan, total rencana panjang akses jalan dari Tanju menuju Pelabuhan Kilo mencapai sekitar 10 kilometer. Namun, pembangunan lanjutan terhambat oleh keberadaan sungai yang membutuhkan pembangunan jembatan sebagai penghubung utama.

Menurut Aris, pada awalnya pembangunan jalan dan jembatan tersebut direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2025. Namun, kebijakan refocusing anggaran untuk membiayai program prioritas pemerintah pusat membuat rencana tersebut belum dapat direalisasikan.

“Di tahun 2025, sepertinya pembangunan lanjutan akses jalan dari Tanju ke Kilo berikut jembatan belum bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Selain itu, Kabupaten Dompu juga belum memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan dua infrastruktur penunjang Pelabuhan Nusantara Kilo tersebut. Pemkab Dompu, kata Aris, hanya sebatas mengusulkan DAK, sementara kewenangan persetujuan sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat.

Meski demikian, Pemkab Dompu tetap berharap adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat, agar pembangunan akses jalan dan jembatan sebagai penunjang Pelabuhan Nusantara Kilo dapat segera dilanjutkan demi mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.