RRI.CO.ID., Lombok Barat - Banjir yang merendam tiga dusun di Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, bukan hanya menyisakan lumpur dan kerusakan rumah. Lebih dari itu, musibah ini membuka kembali persoalan lama yang selama bertahun-tahun belum pernah benar-benar diselesaikan.

Kepala Desa Perampuan, H. M. Zubaidi, menyampaikan hingga saat ini warga masih menghadapi kondisi darurat, terutama pada sektor kesehatan dan ketersediaan air bersih. Meski bantuan logistik makanan mulai mencukupi, kebutuhan dasar pasca banjir justru masih jauh dari kata aman.

“Yang paling kami butuhkan sekarang adalah air bersih dan layanan kesehatan. Banyak warga mulai mengeluhkan demam dan gangguan kesehatan lainnya,” ungkap Zubaidi saat ditemui RRI di lokasi terdampak, Senin 26 Januari 2026.

Menurutnya, hampir setiap hari pemerintah desa bersama relawan harus turun langsung membagikan makanan kepada warga yang rumahnya terendam dan tidak bisa memasak untuk keluarganya. Aktivitas ini dilakukan terus-menerus karena sebagian besar dapur warga belum dapat digunakan.

Namun, persoalan terbesar bukan hanya soal bantuan darurat. Zubaidi menegaskan banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini seharusnya menjadi pelajaran serius bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.

Ia menyebut, sejak lama pemerintah desa telah berulang kali mengusulkan program penanganan banjir, mulai dari relokasi warga, renovasi kawasan rawan, hingga pengurukan dan normalisasi aliran sungai. Usulan tersebut kerap disampaikan setiap musim hujan, namun belum pernah ditangani secara menyeluruh.

“Ini bukan baru sekali. Hampir setiap tahun kami ajukan. Masa selama saya menjabat tidak pernah benar-benar diperhatikan,” jelasnya.

Banjir di Perampuan, lanjut Zubaidi, tidak berdiri sendiri. Debit air besar yang masuk ke wilayah desa berasal dari daerah hulu, termasuk Karambungku, Terong Tawah, Labuapi, Lagar Waru, Kediri, hingga kawasan sekitarnya. Curah hujan tinggi memperparah kondisi karena saluran air tak mampu lagi menampung volume air.

“Kita tidak bisa saling menyalahkan. Ini memang musibah, tapi pemerintah tetap punya tanggung jawab untuk mencegah agar tidak terus berulang,” ujarnya.

Hasil asesmen di lapangan menunjukkan hampir seluruh titik terdampak di tiga dusun mengalami saluran drainase tersumbat. Bahkan di sejumlah perumahan baru, alur drainase dan sungai kecil yang seharusnya berfungsi justru mati total.

Kondisi tersebut diperparah dengan tembok-tembok perumahan yang mengelilingi kawasan pemukiman warga, menyebabkan air tidak memiliki jalur keluar. Akibatnya, banjir meluap langsung ke rumah-rumah masyarakat.

Dampak lanjutan mulai dirasakan warga melalui sumur yang tercemar, air yang berubah keruh, hingga munculnya kekhawatiran penyakit pasca banjir. Pemerintah desa berharap Dinas Kesehatan segera turun dengan pemberian obat penjernih sumur seperti abate, serta melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh.

“Ini yang paling mendesak sekarang. Jangan sampai setelah banjir, muncul masalah kesehatan yang lebih besar,” kata Zubaidi.

Ia berharap pemerintah kabupaten hingga provinsi tidak lagi menunda penanganan dengan alasan anggaran. Menurutnya, bencana yang terus berulang menandakan perlunya langkah konkret, bukan sekadar bantuan sesaat.

“Kalau ini terus dibiarkan, maka banjir tahun depan akan terulang lagi. Warga kami yang selalu jadi korban,” ungkapnya.