RRI.CO.ID, Lombok Timur - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, secara resmi menandatangani pendirian Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur bersamaan dengan 17 kantor imigrasi lainnya di Indonesia. Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-76, Senin 26 Januari 2026, yang berlangsung di Tangerang, Banten.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur pada kesempatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah, H. Muhammad Juaini Taofik. Ia menjelaskan bahwa penandatanganan pendirian kantor imigrasi ini menjadi jawaban atas harapan lama Pemda dan masyarakat Lombok Timur untuk memperoleh layanan keimigrasian yang lebih lengkap, mudah, dan dekat dengan masyarakat.

“Penantian ini akhirnya terwujud setelah sepuluh tahun keberadaan Unit Layanan Paspor di Lombok Timur,” jelas Sekda.

Sekda juga menyampaikan rasa haru Bupati Lombok Timur atas kepastian pembangunan kantor imigrasi tersebut. “Bapak Bupati sangat terharu karena sesuai dengan istilah pucuk dicinta ulam pun tiba,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sebelumnya masyarakat Lombok Timur harus mengantre ke Mataram untuk mengurus paspor. “Sekarang warga sudah bisa membuat paspor di daerah sendiri,” katanya.

Lebih lanjut, Sekda menuturkan bahwa keberadaan Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat, tetapi juga diharapkan mampu mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Dengan adanya kantor imigrasi di Selong, wisatawan asing akan lebih mudah mendapatkan pelayanan keimigrasian.

“Banyak wisatawan asing yang melakukan aktivitas wisata harus memperpanjang izin tinggal ke Mataram, termasuk mengurus visa dan layanan lainnya. Sekarang semua bisa dilayani di Selong,” ungkapnya.

Kantor Imigrasi Kelas II Lombok Timur nantinya akan menyediakan berbagai layanan keimigrasian, meliputi pembuatan paspor, pengurusan visa, serta perpanjangan izin tinggal. Tentunya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah.