RRI.CO.ID, Mataram - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Indah Dhamayanti Putri mendorong percepatan penuntasan penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Menurutnya, kejelasan struktur organisasi menjadi kunci agar pelaksanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan efektif dan tidak saling tumpang tindih.
“Penataan SOTK harus segera dituntaskan agar seluruh program berjalan efektif. Ini juga harus diikuti dengan pembenahan tata kelola aset dan sumber daya manusia,” kata Wagub NTB saat memimpin rapat bersama Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, dan para Asisten, Rabu, 21 Januari 2026.
Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda itu menegaskan, implementasi SOTK baru tidak cukup hanya berhenti pada perubahan struktur. Penataan aset dan pengelolaan SDM, menurutnya, harus berjalan seiring agar birokrasi lebih lincah dan adaptif terhadap target pembangunan daerah.
Selain soal kelembagaan, Ummi Dinda menyoroti lemahnya sinergi program yang kerap menghambat penuntasan persoalan strategis daerah, seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya. Ia mendorong sinkronisasi lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta penguatan kerja sama berkelanjutan dengan lembaga terkait.
“Dampak program harus benar-benar dirasakan masyarakat. Itu hanya bisa dicapai jika program disusun dan dijalankan secara terintegrasi,” ujarnya.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program pada 2026, Ummi Dinda meminta percepatan sinergi dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), cascading program, serta rencana kegiatan yang disusun berbasis rumpun program unggulan daerah.
Dalam rapat tersebut, peserta juga membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, serta mengurai agenda percepatan yang dinilai mendesak. Forum ini menyepakati pelibatan lebih aktif Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu strategis maupun perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja lainnya.
Wagub NTB menilai pertemuan ini sebagai langkah awal untuk mendorong percepatan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan kolaboratif. Ia menegaskan forum koordinasi serupa perlu digelar secara berkala.
“Semua elemen pendukung pemerintahan harus bergerak dalam satu arah,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....