RRI.CO.ID, Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan hingga tingkat kabupaten dan kota. Permintaan itu disampaikan saat menerima audiensi BPKP NTB di Ruang Kerja Gubernur, Senin, 19 Januari 2026.

Iqbal menekankan pentingnya penguatan peran Inspektorat daerah, termasuk pemenuhan mandatory spending Inspektorat di seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, kebijakan tersebut telah diterapkan di tingkat provinsi dan diharapkan menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota di NTB.

“Saya titip agar mandatory spending Inspektorat betul-betul dipenuhi di kabupaten dan kota. Di tingkat provinsi sudah terpenuhi dan ini bisa menjadi contoh,” kata Iqbal.

Selain itu, Iqbal meminta BPKP turut mengawasi pelaksanaan berbagai program strategis nasional di NTB, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta program nasional lainnya. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program di daerah.

Gubernur juga meminta pengawasan lebih intensif pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB. Menurut dia, pengawasan pada kedua sektor itu penting untuk mendukung tata kelola anggaran yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan, serta mitigasi risiko kebencanaan.

“Pengawasan di LHK perlu difokuskan ke depan, terutama terkait kondisi lingkungan dan bencana banjir. Di ESDM, pengawasan izin lingkungan juga perlu diperkuat,” ujar Iqbal.

Kepala BPKP Perwakilan NTB Adrian Puspawijaya menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan pengukuhan pimpinan BPKP NTB pada Jumat, 23 Januari 2026, di Pendopo Gubernur NTB. Setelah pengukuhan, BPKP akan melakukan roadshow dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengawasan keuangan dan pembangunan dengan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di NTB.

Adrian juga menyampaikan komitmen BPKP RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk memfokuskan pengawasan pada aspek sumber daya manusia, anggaran, dan kapasitas pengawasan di daerah. Ketiga aspek tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pengawasan.

Selain itu, BPKP melaporkan informasi awal hasil audit pada Bank NTB Syariah, khususnya terkait pembiayaan atau penyaluran kredit. Dari hasil awal tersebut, BPKP menemukan 16 pembiayaan yang akan menjadi fokus pengawasan lanjutan.

“Insya Allah akhir Februari atau awal Maret, dari 16 pembiayaan itu akan ada dua yang bisa dilihat secara komprehensif tingkat risikonya,” kata Adrian.

Ia menegaskan bahwa BPKP merupakan mitra utama Inspektorat dalam pengawasan program strategis nasional di daerah, termasuk MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pengawasan pada badan usaha milik daerah (BUMD).