RRI.CO.ID, Mataram- Keberadaan aktivitas pertambangan, khususnya tambang ilegal, dinilai berpotensi mengganggu pengembangan dan citra destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia, menanggapi isu pertambangan di sejumlah kawasan wisata, termasuk Lombok Tengah.

Ahmad Nur Aulia mengatakan, pada prinsipnya sektor pariwisata dapat berdampingan dengan kegiatan pertambangan selama aktivitas mining tersebut dijalankan sesuai standar dan regulasi yang berlaku serta berorientasi pada kelestarian lingkungan.

“Kalau kita berbicara bagaimana destinasi berdampingan dengan pertambangan, tentunya kegiatan mining itu punya standar-standar. Kita mengharapkan tambang benar-benar terstandarisasi dan pro terhadap lingkungan, baik dalam eksplorasi maupun eksploitasi,” ujarnya, Kamis 15 Januari 2026.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa praktik pertambangan ilegal menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani karena berdampak langsung terhadap daya tarik dan validasi destinasi wisata. Menurutnya, isu tambang ilegal di sekitar kawasan wisata seperti Mandalika dan wilayah lain telah menimbulkan kekhawatiran wisatawan.

“Memang itu isu yang harus kita tangani. Kita berharap destinasi bisa berkembang, sementara kegiatan mining juga tetap memperhatikan lingkungan,” katanya.

Ahmad Nur Aulia mengungkapkan, dampak negatif tambang ilegal tidak hanya dirasakan secara lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Ia mencontohkan adanya rombongan wisatawan mancanegara yang membatalkan rencana kunjungan ke Lombok setelah menerima informasi terkait aktivitas tambang ilegal di sekitar destinasi.

“Ada rombongan pesepeda dari Inggris yang kemarin berencana datang ke Lombok, tetapi karena ada informasi illegal mining di sekitar destinasi, akhirnya mereka membatalkan kunjungan,” kata Aulia.

Menurutnya, meskipun lokasi tambang tidak selalu berdekatan secara langsung dengan destinasi wisata, persepsi wisatawan kerap terbentuk dari informasi yang mereka terima. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjaga citra pariwisata.

“Oleh karena itu, catatan-catatan ini sudah kami sampaikan dan perlu koordinasi lintas sektor agar persoalan ini bisa ditangani bersama,” ujarnya.