RRI.CO.ID, Lombok Barat – Kerusakan Jalan Bengkel–Merembu yang belum genap lima tahun dibangun kini menjadi sorotan. Kondisi ruas jalan alternatif tersebut dinilai semakin memprihatinkan akibat tingginya aktivitas kendaraan bertonase besar yang melintas, termasuk truk bermuatan melebihi kapasitas yang diduga memanfaatkan jalur tersebut untuk menghindari jembatan timbang.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lombok Barat, Drs. M. Hendrayadi, mengungkapkan persoalan kerusakan jalan tidak bisa dipandang dari satu sisi saja. Menurutnya, pembangunan infrastruktur di daerah sering kali berhadapan dengan kebutuhan material dari aktivitas tambang galian C yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan.

"Persoalan ini memang sulit dihindari karena berkaitan langsung dengan pembangunan. Banyak material galian C yang dibutuhkan, sementara lokasi tambangnya berada di kawasan pedesaan. Jalan yang sebelumnya dibangun untuk melayani masyarakat akhirnya harus dilalui kendaraan dengan tonase yang melampaui kelas jalan sehingga mempercepat kerusakan," ujarnya, Rabu 15 Juli 2026.

Ia menjelaskan, di satu sisi masyarakat membutuhkan akses jalan yang layak sehingga pemerintah daerah harus membangunnya. Namun di sisi lain, kendaraan pengangkut material dengan muatan berlebih terus melintas setiap hari sehingga umur konstruksi jalan menjadi jauh lebih pendek dari yang direncanakan.

Menurut Hendrayadi, kondisi di Jalan Bengkel–Merembu tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas angkutan material galian C. Jalur tersebut juga menjadi pilihan kendaraan berat dari berbagai daerah yang sengaja menghindari pemeriksaan di jembatan timbang.

"Banyak kendaraan besar yang memilih melewati Jalan Bengkel–Merembu untuk menghindari jembatan timbang. Dampaknya tentu sangat besar terhadap kondisi jalan yang sebenarnya tidak dirancang menahan beban kendaraan dengan tonase berlebih," katanya menegaskan.

Ia mengakui, Dishub Lombok Barat memiliki keterbatasan baik dari sisi personel maupun kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap kendaraan yang melanggar aturan tonase.

"Kalaupun petugas kami berjaga pada pagi hari, kendaraan tersebut bisa saja melintas pada sore atau malam hari. Karena itu pengawasan tidak bisa dilakukan hanya oleh Dishub semata," ucapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hendrayadi menilai diperlukan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), aparat penegak hukum, pemerintah provinsi hingga masyarakat agar pengawasan terhadap kendaraan over tonase dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga mendorong adanya penataan lokasi usaha galian C melalui kebijakan zonasi. Menurutnya, tambang sebaiknya tidak berada di kawasan padat penduduk maupun pada ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat.

"Kami berharap pemerintah dapat menetapkan zona-zona tertentu yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas galian C. Dengan begitu kerusakan jalan bisa lebih terkendali dan tidak terjadi di banyak titik," ujarnya.

Hendrayadi bahkan menilai bahwa besaran penerimaan daerah dari sektor galian C belum sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak akibat kendaraan bertonase tinggi.

"Sejujurnya, pajak yang dihasilkan dari aktivitas galian C tidak sebanding dengan kerusakan jalan yang ditimbulkan. Karena itu perlu ada kebijakan yang lebih tegas dalam penataan perizinan maupun lokasi operasional tambang," katanya.

Menurutnya, penertiban memang dapat dilakukan bersama Satpol PP maupun instansi teknis lainnya. Namun langkah tersebut kerap menghadapi tantangan sosial di lapangan sehingga penyelesaian dari sisi regulasi dinilai menjadi solusi yang lebih efektif.

Hendrayadi memastikan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tetap berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur jalan sekaligus tetap memperhatikan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami akan terus berupaya agar kondisi jalan tetap baik dan aman digunakan masyarakat. Di sisi lain, aktivitas masyarakat untuk mencari nafkah juga harus tetap berjalan, sehingga diperlukan solusi yang adil bagi semua pihak," katanya mengakhiri.