KBRN, Lombok Timur: Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengapresiasi saran konstruktif dari fraksi PKS, fraksi Perindo, fraksi DBPI, dan tujuh fraksi lainnya dalam Rapat Paripurna DPRD. Apresiasi itu disampaikan pada penyampaian tanggapan Kepala Daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2026, Selasa (25/11/2025).
“Kami sangat menghargai masukan dari seluruh fraksi yang menyoroti isu pangan, pariwisata, tata kelola, hingga infrastruktur,” ujar Wabup Edwin.
Menanggapi isu kedaulatan pangan dan energi, Wabup menegaskan bahwa dukungan anggaran tidak semata bersumber dari APBD. Ia menyebut adanya alokasi dana desa melalui BUMDes yang nilai totalnya lebih dari Rp 48 miliar untuk ketahanan pangan.
“Anggaran ini bisa menjadi penguat agar program kedaulatan pangan dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Merespons harapan Fraksi DBPI mengenai alokasi anggaran pariwisata, Wabup membenarkan bahwa sektor ini berdampak luas terhadap ekonomi masyarakat. Ia mengakui APBD 2026 belum dapat menjawab seluruh harapan.
“Meski anggaran terbatas, komitmen kami terhadap pengembangan pariwisata tetap kuat. Kami juga berharap Pokir DPRD dapat diarahkan untuk mendukung sektor ini,” ungkapnya.
Untuk mengatasi keterbatasan fiskal, Pemda menetapkan tiga strategi peningkatan PAD, yaitu perbaikan kualitas data pajak, memperketat pengawasan retribusi, dan memperluas pembayaran non-tunai sebagai amanat regulasi. “Kami akan memastikan pemungutan pajak berjalan lebih akurat dan tertib,” jelas Wabup.
Wabup juga menanggapi kritik fraksi terkait disiplin perencanaan. Ia mengakui bahwa kebijakan pusat di tahun anggaran sebelumnya menyebabkan penyelarasan yang tidak mudah.
“Untuk tahun mendatang kami akan berusaha memenuhi jadwal pembahasan sesuai ketentuan,” ucapnya.
Menanggapi fungsi pengawasan yang disampaikan Fraksi PKS, Wabup menegaskan bahwa percepatan pembangunan pada ruas-ruas jalan prioritas segera dijalankan sesuai nota kesepakatan Bupati dan DPRD. Dari 1.211 km jalan kabupaten, tercatat 416 km dalam kondisi tidak mantap. Pada tahun anggaran 2026, Pemda merencanakan pembangunan 54 ruas jalan dengan konstruksi hotmix serta 11 ruas jalan poros desa dengan konstruksi lapen.
Terkait infrastruktur dasar, Wabup memaparkan progres perbaikan layanan air bersih. Di wilayah selatan, debit air SPAM Kotaraja sedang ditingkatkan dari 50 menjadi 100 liter per detik. Sementara itu, di Desa Puncak Jeringo, pemasangan perpipaan sepanjang 4,5 km telah rampung melalui program kementerian.
“Peningkatan akses air bersih menjadi prioritas untuk wilayah rawan kekeringan,” ujarnya.
| Baca juga: Mataram Bidik Prestasi Lebih Tinggi di MTQ |
Untuk melindungi pekerja migran, Pemda kembali mengaktifkan Satgas P2MI dan memperkuat sosialisasi agar seluruh calon PMI mengikuti prosedur sesuai regulasi. Di sisi lain, isu pupuk dan elpiji turut mendapat perhatian. Pemda memastikan stok pupuk aman sampai akhir 2025, serta mengajukan penambahan distribusi harian elpiji sebesar 10% kepada BPH MIGAS.
Menanggapi pertanyaan fraksi terkait BUMD, Wabup menjelaskan bahwa penunjukan Pelaksana Tugas direksi dilakukan untuk menghindari kekosongan pimpinan. Hal ini terjadi karena belum adanya Perda yang menyesuaikan dengan PP 54/2017 dan Permendagri 23/2024.
“Draft Raperda BUMD sudah kami ajukan kembali untuk segera dibahas,” jelasnya.
Wabup menegaskan bahwa meski terjadi pengurangan transfer pusat, Pemda terus menjemput program prioritas nasional untuk menutupi keterbatasan APBD. “Kami memastikan arah kebijakan pembangunan tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat Lombok Timur,” ungkapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....