KBRN, Dompu : Pemerintah Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, tengah menjajaki penerapan skema pembiayaan kreatif melalui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Langkah ini dilakukan sebagai upaya strategis menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu, Muhamad Syahroni menjelaskan, kemampuan keuangan daerah saat ini masih sangat terbatas. Berdasarkan proyeksi tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Dompu akan mengalami pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp199 miliar. Kondisi ini tentu mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
"Karena itu, kami melakukan berbagai langkah antisipatif agar program pembangunan tetap berjalan,” katanya, Rabu (12/11/2025).
Menurut Syahroni, pemerintah daerah saat ini sedang melakukan kajian kelayakan fiskal dan analisis manfaat ekonomi sebagai prasyarat utama pengajuan pinjaman daerah. Proses tersebut juga akan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI, guna memastikan setiap tahapan sesuai dengan mekanisme dan kemampuan fiskal daerah.
Sebagai tindak lanjut, pada Selasa, 11 November 2025, Pemerintah Kabupaten Dompu memenuhi undangan PT SMI di Jakarta untuk membahas kemungkinan kerja sama pembiayaan.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Keuangan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faris Pranawa, serta Bupati Dompu, Bambang Firdaus, didampingi sejumlah pejabat teknis Pemkab Dompu.
Dalam pertemuan itu, pihak PT SMI memaparkan tahapan dan prosedur pinjaman daerah, sementara Bupati Dompu mempresentasikan sejumlah program prioritas daerah yang berpotensi dibiayai melalui skema pembiayaan kreatif tersebut.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus menegaskan, langkah ini bukan untuk menambah beban keuangan daerah, melainkan strategi fiskal untuk mempercepat pembangunan.
“Jika pinjaman daerah bisa terlaksana melalui PT SMI, maka dana itu tidak akan digunakan untuk kegiatan konsumtif, melainkan diarahkan ke proyek-proyek produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat Dompu,” katanya.
Langkah Pemkab Dompu ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif pendanaan pembangunan, tanpa sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pusat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....