KBRN, Mataram: Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Suparwadi, SE., MM., ERMAP., CSPA., menyampaikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang kembali berhasil meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Pernyataan ini disampaikan Suparwadi dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Mataram pada Senin (26/5/2025). Penghargaan diserahkan langsung kepada Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH. dalam acara yang turut dihadiri kepala daerah, pimpinan DPRD se-NTB, inspektur, dan undangan lainnya.
“Predikat WTP yang kembali diraih oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menjadi indikator kuat atas komitmen daerah dalam menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, patuh aturan, dan akuntabel,” ujar Suparwadi dalam arahannya, Senin (26/5/2025).
Suparwadi menjelaskan bahwa opini WTP tidak diberikan secara sembarangan. Terdapat empat kriteria utama yang harus dipenuhi untuk meraih predikat tersebut, yaitu:
Kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),
Kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan,
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
Efektivitas sistem pengendalian intern.
“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bersifat profesional dan independen. Kami tidak mencari kesalahan, melainkan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, efektif, dan sesuai peraturan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan meliputi wawancara, konfirmasi, pemeriksaan dokumen, dan pemeriksaan fisik, yang semuanya dilakukan untuk menjamin keandalan laporan keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Suparwadi mendorong seluruh kepala daerah dan DPRD di Provinsi NTB untuk terus menjaga semangat perbaikan dan akuntabilitas. Menurutnya, raihan opini WTP tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif, tetapi juga mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....