Kapolda NTB Dorong Lapas Lombok Barat Jadi Pilot Project Pembinaan

RRI.CO.ID, Lombok Barat — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat mendapat sorotan positif dari Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Kapolda NTB), Inspektur Jenderal Polisi Kalingga Rendra Raharja. Setelah melihat langsung pelaksanaan pembinaan dan kondisi warga binaan, Kapolda menilai pola pembinaan yang berjalan di lapas tersebut patut dijadikan rujukan bagi lembaga pemasyarakatan lainnya di NTB.

Penilaian itu disampaikan Kalingga Rendra Raharja saat melakukan kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Lombok Barat, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda NTB didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB, Ketut Akbar Herry Achjar.

Kapolda tidak hanya melihat kondisi blok hunian, tetapi juga menyempatkan diri menyaksikan berbagai kegiatan pembinaan yang dijalani warga binaan. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian menjadi salah satu perhatian utama dalam kunjungan tersebut.

Dari sejumlah aktivitas yang diperlihatkan, karya warga binaan menjadi salah satu hal yang menarik perhatian. Produk berupa jaring berbahan sabut kelapa, misalnya, telah dikembangkan menjadi barang bernilai ekonomi dan dipasarkan ke sejumlah daerah untuk kebutuhan penahan tebing.

Menurut Kalingga, keberhasilan pembinaan tidak semata-mata diukur dari aspek keamanan di dalam lapas. Lebih dari itu, lingkungan pembinaan harus mampu memberi ruang kepada warga binaan untuk mengembangkan kemampuan, menemukan kembali kepercayaan dirinya, sekaligus mempersiapkan keterampilan sebelum kembali ke tengah masyarakat.

“Saya melihat pembinaan di Lapas Lombok Barat berjalan sangat baik. Suasananya humanis sehingga warga binaan dapat menikmati proses pembinaan dan menyalurkan bakatnya. Hasil karya mereka juga memiliki nilai ekonomi,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Kalingga menilai Lapas Kelas IIA Lombok Barat memiliki potensi untuk dijadikan percontohan pembinaan pemasyarakatan di daerah lain.

“Menurut saya, Lapas Lombok Barat layak menjadi pilot project bagi lapas-lapas lain di NTB,” katanya menegaskan.

Kapolda juga menekankan pentingnya kesinambungan pembinaan setelah warga binaan menyelesaikan masa pidananya. Menurut dia, keberhasilan pemasyarakatan tidak berhenti ketika seseorang keluar dari lapas, tetapi berlanjut pada kemampuan mereka menjalani kehidupan secara positif dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

Karena itu, sinergi antara Kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan terus diperkuat. Kerja sama tersebut diarahkan bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas, tetapi juga mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan.

“Kami akan terus berkoordinasi agar warga binaan yang telah bebas dapat beradaptasi dengan baik di tengah masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidana,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M. Fadli, menyambut positif penilaian Kapolda NTB tersebut. Ia menyebut apresiasi itu menjadi tambahan motivasi bagi seluruh jajaran untuk menjaga sekaligus meningkatkan kualitas program pembinaan.

Menurut Fadli, pembinaan harus diarahkan pada perubahan perilaku sekaligus peningkatan kemampuan praktis. Dengan begitu, warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga memperoleh bekal yang dapat dimanfaatkan ketika kembali menjalani kehidupan di masyarakat.

“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat pembinaan yang tidak hanya membentuk karakter, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan sebagai bekal untuk kembali ke masyarakat,” ujarnya.

Fadli menegaskan pihaknya ingin setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui kemampuan yang diperoleh selama menjalani pembinaan.

“Kami ingin setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan taat hukum,” katanya mengakhiri.