KBRN, Mataram: Komisi IX DPR RI menyayangkan tingginya tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mayoritas disumbangkan oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB per Agustus 2024, tercatat angka pengangguran terbuka mencapai 87,01 ribu orang, di mana 4,73 persen di antaranya merupakan lulusan SMK.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, mengaku prihatin terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, tingginya pengangguran lulusan SMK menandakan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri yang berkembang di daerah.
"Tentu ini sangat kita sayangkan. Artinya, ada yang belum sinkron antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri yang ada di NTB. Banyaknya SMK yang dibuka belum mempertimbangkan karakteristik wilayah," ujar drg. Putih dalam kunjungan kerjanya di NTB, Rabu (28/5/2025).
Ia menegaskan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan, khususnya terkait penyesuaian kurikulum dan jurusan di tingkat kejuruan agar lebih relevan dengan potensi daerah.
"Jangan sampai lulusan sudah memiliki keahlian tertentu tetapi tidak terserap dunia kerja karena tidak sesuai dengan sektor yang berkembang di NTB. Kita tahu NTB diarahkan untuk menjadi pusat industri pariwisata," tambah Putih Sari.
Komisi IX juga mendorong agar lembaga pelatihan kerja, baik milik swasta maupun pemerintah, termasuk Balai Latihan Kerja (BLK), dapat menyesuaikan program pelatihannya dengan kebutuhan riil lapangan kerja di NTB. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan kompeten.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....