Musorprov XIII KONI NTB tanpa Ketua Terpilih, KONI Pusat Ambil Alih

RRI.CO.ID, Mataram — Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) XIII KONI NTB berakhir tanpa menghasilkan calon ketua terpilih. Situasi itu membuat KONI Pusat mengambil alih kepengurusan KONI NTB dan dalam waktu dekat menunjuk karateker untuk menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan proses pemilihan ulang.

Ketua Bidang Organisasi KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Eko Budi S mengatakan, seluruh mekanisme pemilihan nantinya akan kembali disusun dari awal oleh karateker yang ditunjuk KONI Pusat.

“Dari nol lagi, termasuk mekanismenya semuanya akan dibuat oleh KONI Pusat, oleh karateker yang baru,” kata Eko Minggu, 30 Agustus 2026.

Menurutnya, calon yang sebelumnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetap memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri. Proses pendaftaran dan persyaratan akan ditentukan melalui mekanisme baru yang disusun karateker.

“Ya boleh, semuanya bisa mencalonkan,” katanya.

Terkait kapan karateker akan ditunjuk, Eko belum dapat memastikan. Namun, KONI Pusat akan segera mengambil keputusan setelah menerima laporan resmi mengenai hasil Musorprov NTB.

“Segera, ini kan nanti akan dilaporkan. KONI Pusat segera mengambil keputusan,” ucapnya.

Dia memperkirakan proses tersebut dapat dilakukan dalam waktu sekitar satu hingga dua pekan, tergantung laporan dan proses administrasi yang diterima KONI Pusat.

Sementara itu, Ketua KONI NTB demisioner H Mori Hanafi mengatakan, pengambilalihan oleh KONI Pusat merupakan konsekuensi dari mekanisme organisasi setelah Musorprov tidak berhasil menetapkan calon ketua tetap.

Dia mengakui dirinya menjadi calon yang dinyatakan TMS bersama Lalu Muhamad Iqbal dalam proses sebelumnya.

“Ya memang kan ini mekanisme yang sesuai dengan aturan. Pada saat ini kita melaksanakan Musorprov, kemudian tidak ada calon ketua tetap karena TMS. Bahwa saya mencalonkan, saya dianggap TMS, ya itu yang terjadi,” kata Mori.

Menurutnya, setelah karateker terbentuk, KONI Pusat akan kembali menjalankan proses pemilihan dengan membentuk Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) baru.