RRI.CO.ID, Mataram — Dorongan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman agar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal maju sebagai Ketua KONI NTB periode 2026-2030 mendapat dukungan dari DPRD NTB.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menilai gubernur merupakan figur yang tepat memimpin organisasi yang menaungi cabang-cabang olahraga tersebut. Menurut dia, kepemimpinan gubernur di KONI dapat memperkuat konsolidasi daerah menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 yang akan digelar di NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sudirsah mengatakan wacana Iqbal memimpin KONI tidak seharusnya semata-mata dilihat dari persoalan rangkap jabatan. Menurut dia, hal yang lebih penting ialah kemampuan pemimpin mengonsolidasikan pemerintah daerah, atlet, pengurus cabang olahraga, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Perdebatan ini sering dimulai dari pertanyaan yang keliru. Persoalannya bukan apakah gubernur boleh atau tidak memimpin KONI, melainkan apakah NTB memiliki kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh energi daerah untuk menyongsong PON 2028," kata Sudirsah, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB itu menilai PON bukan sekadar kompetisi olahraga. Pencapaian prestasi atlet, kata dia, membutuhkan pembinaan berkelanjutan yang ditopang anggaran, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, serta koordinasi lintas lembaga.

Sebagian kebutuhan tersebut, menurut Sudirsah, berkaitan langsung dengan kewenangan pemerintah daerah. Karena itu, keterlibatan kepala daerah dalam kepemimpinan KONI dinilai dapat memperpendek jarak koordinasi antara kebijakan pemerintah dan pembinaan olahraga.

"Memisahkan pemerintahan dari pembangunan olahraga sama saja memisahkan sebab dari akibat. Karena itu, jika Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI, yang terjadi bukan penumpukan kekuasaan, melainkan penyatuan arah kebijakan," ujarnya.

Sudirsah mengatakan persoalan pembinaan olahraga di NTB selama ini bukan hanya keterbatasan anggaran. Konsolidasi antarlembaga juga menjadi tantangan yang perlu dibenahi.

Menurut dia, KONI membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu menjalankan administrasi organisasi, tetapi juga menggerakkan seluruh pemangku kepentingan.

"KONI membutuhkan lebih dari sekadar administrator. Yang dibutuhkan adalah seorang konsolidator yang mampu membuat seluruh perangkat daerah bergerak dalam irama yang sama," kata dia.

Ia menilai Iqbal memiliki dua modal sekaligus, yakni legitimasi politik sebagai gubernur dan kewenangan administratif untuk mengoordinasikan perangkat daerah.

"Dalam posisi sebagai gubernur, Pak Iqbal memiliki legitimasi politik sekaligus kewenangan administratif untuk menghadirkan koordinasi tersebut. Tidak banyak figur yang memiliki dua modal itu sekaligus," ujarnya.

Kebutuhan konsolidasi, kata Sudirsah, semakin besar karena PON 2028 merupakan hajatan bersama NTB dan NTT, dengan dukungan DKI Jakarta. Persiapan venue, pembinaan atlet, penganggaran, hingga penyelenggaraan membutuhkan koordinasi lintas daerah agar berjalan dalam arah yang sama.

Meski mendukung Iqbal maju dalam pemilihan Ketua KONI NTB, Sudirsah mengingatkan kepemimpinan organisasi olahraga tersebut harus tetap disertai tata kelola yang profesional dan transparan.

"Yang semestinya diawasi bukan siapa yang menjadi Ketua KONI, melainkan bagaimana organisasi itu dikelola," katanya.

Ia menilai PON 2028 harus menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi olahraga NTB, bukan sekadar sukses sebagai tuan rumah.

"Jika target NTB adalah menjadikan PON 2028 sebagai momentum lompatan prestasi, maka kepemimpinan yang mampu menyatukan visi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan daerah merupakan kebutuhan strategis," kata Sudirsah.