RRI.CO.ID, Mataram – Kota Mataram menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah pengganti sejumlah cabang olahraga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2026. Pernyataan itu muncul, menyusul mundurnya empat kabupaten/kota sebagai tuan rumah.

Ketua KONI Kota Mataram, H. Firadz Pariska, menegaskan bahwa pihaknya membuka diri apabila pelaksanaan cabang olahraga yang semula dijadwalkan digelar di wilayah lain dialihkan ke Mataram.

“Yang pasti kami di Kota Mataram sudah sangat siap terhadap segala kemungkinan yang terjadi. Kami mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya di setiap perhelatan Porprov yang selama ini dilangsungkan, bahkan kami pernah menjadi tuan rumah tunggal,” ujarnya belum lama ini.

Menurut Firadz, penyebaran venue ke sejumlah daerah pada Porprov 2026 merupakan bagian dari upaya pemerataan sekaligus persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional 2028 yang rencananya digelar di 10 kabupaten/kota di NTB.

“Apabila memang beberapa daerah tidak siap dari sisi venue dan dikembalikan ke Kota Mataram, tentunya kami membuka diri dengan selebar-lebarnya untuk ditunjuk kembali menjadi venue beberapa cabang olahraga yang tadinya ada di Pulau Sumbawa,” katanya.

Ia memastikan, fasilitas olahraga yang dimiliki Mataram merupakan venue yang selama ini rutin digunakan dalam berbagai kejuaraan, sehingga tidak memerlukan persiapan khusus.

“Venue-venue yang ada memang selama ini secara rutin dipakai di setiap kejuaraan. Jadi tidak ada yang perlu dipersiapkan secara khusus,” ucapnya.

Dengan pengalaman sebagai tuan rumah berbagai event olahraga tingkat provinsi, KONI Mataram optimistis mampu menjaga kualitas penyelenggaraan Porprov 2026 ketika kembali menjadi tuan rumah tambahan.

Kesiapan tersebut, lanjut Firadz, menjadi bentuk komitmen Mataram dalam mendukung suksesnya Porprov 2026 sekaligus menyongsong pelaksanaan PON 2028 di NTB.

Sementara itu, empat kabupaten/kota di NTB yang secara resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Porprov NTB 2026 yang ada di pulau Sumbawa meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.

Keputusan tersebut disampaikan langsung dalam Rakerprov KONI NTB beberapa waktu lalu dengan alasan keterbatasan kemampuan fiskal dari masing-masing daerah tersebut.