Anggota Komisi V DPR RI Pastikan DED Port to Port Jadi Prioritas Infrastruktur NTB

RRI.CO.ID, Lombok Barat – Pembangunan infrastruktur strategis di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai diarahkan pada tahapan yang lebih matang. Pada tahun anggaran 2026, pemerintah bersama pemangku kepentingan akan memprioritaskan penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai fondasi utama sebelum proyek fisik konektivitas kawasan pelabuhan atau port to port direalisasikan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB II, H. Abdul Hadi, S.E., M.M., menegaskan fokus pembangunan infrastruktur pada 2026 belum memasuki tahap konstruksi, melainkan penyelesaian seluruh dokumen perencanaan agar pelaksanaan proyek berjalan lebih terarah.

"Jadi, tahun 2026 ini fokusnya adalah persiapan DED. Untuk proyek jalan port to port dari Lembar saat ini sedang diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Setelah itu baru kami masuk merencanakan penganggarannya," ujarnya. Jumat 10 Juli 2026.

Menurut Abdul Hadi, penyelesaian DED menjadi tahapan penting karena akan menjadi dasar dalam pengajuan alokasi anggaran pembangunan kepada pemerintah pusat. Dengan dokumen perencanaan yang lengkap, peluang proyek memperoleh dukungan pendanaan dinilai akan semakin besar.

Ia menjelaskan, apabila proses perencanaan dapat diselesaikan sesuai target dan tersedia tambahan anggaran dari pemerintah, pembangunan fisik jalur port to port berpeluang mulai dianggarkan pada 2027 atau paling lambat 2028.

"Mudah-mudahan pada 2027 atau 2028 nanti, jika ada tambahan anggaran, kita sudah bisa masuk ke tahap penganggaran untuk pembangunan port to port tersebut," katanya.

Abdul Hadi menilai, pembangunan konektivitas dari kawasan Pelabuhan Lembar menuju jaringan transportasi utama akan menjadi salah satu proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi NTB. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar arus barang, meningkatkan efisiensi distribusi logistik, sekaligus memperkuat akses transportasi di Pulau Lombok.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar seluruh tahapan perencanaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga proses pembangunan tidak mengalami hambatan administrasi maupun teknis.

"Kami berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai rencana sehingga ketika anggaran tersedia, pembangunan bisa segera dilaksanakan demi mendukung kemajuan infrastruktur dan perekonomian NTB," ucapnya.