RRI.CO.ID, Dompu - Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, kembali mendapat kabar baik di tengah keterbatasan fiskal daerah. Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Dompu memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar dari Kementerian Kesehatan RI untuk pembangunan satu unit Puskesmas baru.

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan representatif guna menunjang pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

"Puskesmas baru itu rencananya akan dibangun di Desa Madaprama, Kecamatan Woja," katanya, Kamis, 15 Mei 2026.

Menurut Bambang, Desa Madaprama dipilih untuk membantu pelayanan kesehatan masyarakat yang selama ini masih ditangani oleh Puskesmas Dompu Barat.

Selain itu, Kecamatan Woja merupakan wilayah terluas di Kabupaten Dompu dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Dompu, sehingga keberadaan fasilitas kesehatan tambahan dinilai sangat dibutuhkan.

“Puskesmas ini nantinya akan melengkapi fasilitas kesehatan yang sudah ada sekaligus menjadi penunjang pelayanan kesehatan yang lebih representatif bagi masyarakat,” ujar Bambang.

Di tengah kondisi keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, Bambang menegaskan hal tersebut tidak menyurutkan semangat Pemerintah Kabupaten Dompu untuk terus bekerja membangun daerah.

Ia mengaku terus memperkuat jaringan koordinasi, komunikasi, kolaborasi dan sinergi hingga ke tingkat kementerian dan lembaga pemerintah pusat demi menghadirkan program pembangunan untuk masyarakat Dompu.

“Di tengah defisit anggaran, kita tidak boleh diam. Kita harus aktif membangun komunikasi dan kolaborasi agar program-program pusat bisa masuk ke daerah,” katanya.

Bambang menyebut keberhasilan mendapatkan anggaran miliaran rupiah dari Kementerian Kesehatan RI menjadi hasil kerja keras pemerintah daerah bersama pimpinan OPD terkait. Menurutnya, capaian tersebut bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga kabar baik bagi masyarakat Dompu yang membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik.

Karena itu, Bambang meminta seluruh pimpinan OPD terkait segera melengkapi berbagai persyaratan administrasi maupun teknis yang dibutuhkan agar proses pembangunan bisa segera direalisasikan.

Ia mengingatkan jangan sampai dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat justru batal akibat kelalaian atau kurangnya kesiapan daerah dalam memenuhi persyaratan.

“Jangan sampai karena kurang respek atau kurang support dalam menyiapkan persyaratan, dana miliaran rupiah yang sudah disiapkan ini malah dibatalkan,” ungkapnya.