RRI.CO.ID, Lombok Timur - Lebih dari 95 persen masyarakat Lombok Timur (Lotim) yang mengakses layanan kesehatan di RSUD dr R Soedjono Selong tercatat menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Penggunaan ini mencakup berbagai jenis penyakit, mulai dari kategori ringan hingga kasus berat.

Kabag Humas RSUD dr R Soedjono Selong, Muksan Efendi, menyampaikan tingginya angka pemanfaatan BPJS Kesehatan tidak lepas dari capaian Universal Health Coverage (UHC) di Lombok Timur. “Lotim sudah mencapai predikat UHC, dengan tingkat keaktifan peserta sekitar 97 persen dari total kepesertaan yang sudah mencapai 98 persen,” ucapnya. Minggu, 26 April 2026.

Ia menambahkan, pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam kondisi darurat meskipun status kepesertaan BPJS tidak aktif. Pasien tetap akan ditangani terlebih dahulu, sembari dibantu proses aktivasi kepesertaannya.

“Kalau pasien masuk dalam kondisi darurat dan BPJS-nya tidak aktif, kami bantu proses aktivasi dan pelayanan tetap berjalan. Kalau melalui rujukan, biasanya sudah diselesaikan di puskesmas,” ujarnya.

Muksan menegaskan bahwa persoalan administrasi tidak akan menghambat pelayanan kesehatan. RSUD memastikan seluruh pasien tetap mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan.

Selain penyakit umum, layanan BPJS Kesehatan juga mencakup penanganan penyakit berat seperti jantung. Saat ini, RSUD Selong telah memiliki fasilitas Cath Lab serta ruang perawatan khusus seperti CVCU untuk penanganan penyakit jantung, bedah saraf, hingga Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular (BTKV).

“Layanan jantung seperti pemasangan ring biayanya bisa lebih dari Rp50 juta jika melalui jalur umum. Dengan BPJS, ini sangat membantu masyarakat,” tambahnya.

Kepala BPJS Kesehatan Lombok Timur, Elly Widiani mengimbau seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit di Lotim, agar tidak menolak pasien hanya karena status kepesertaan BPJS yang tidak aktif. Menurutnya, pemerintah telah menyediakan mekanisme reaktivasi kepesertaan.

Ia mengungkapkan, pada Februari lalu sekitar 63 ribu peserta BPJS di Lombok Timur sempat dinonaktifkan. Meski demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

“Sudah ada solusi untuk memastikan kepesertaan bisa aktif kembali, baik melalui pembiayaan APBD maupun APBN,” ucapnya.