RRI.CO.ID, Mataram - Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram memperkuat sinergi dengan Komisi VIII DPR RI dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Islam sekaligus mengawal berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan pendidikan, keagamaan, hingga kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Diskusi Interdisipliner bertajuk "Sinergi UIN Mataram dan Lembaga Legislatif dalam Penguatan Mutu Pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat" yang digelar di Ruang Sidang Rektor UIN Mataram, Kamis, 30 Juli 2026.

Diskusi tersebut menghadirkan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Nanang Samudra, KA., M.Sc., sebagai narasumber utama. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara sivitas akademika dengan lembaga legislatif untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan riil pengembangan pendidikan Islam di Nusa Tenggara Barat.

Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag., mengatakan kehadiran Komisi VIII DPR RI di lingkungan kampus merupakan bentuk nyata perhatian negara terhadap kemajuan perguruan tinggi keagamaan Islam. Menurutnya, tantangan pendidikan yang semakin kompleks membutuhkan dukungan kebijakan yang mampu memperkuat peran perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

"Kehadiran Bapak Dr. H. Nanang Samudra di UIN Mataram menjadi energi positif yang sangat besar bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, kampus tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan regulasi yang kuat," ujarnya.

Prof. Masnun menegaskan, kemitraan antara UIN Mataram dan Komisi VIII DPR RI diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi terus berlanjut dalam bentuk kolaborasi yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan perguruan tinggi keagamaan.

Menurutnya, dukungan legislatif sangat penting agar berbagai aspirasi kampus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional yang mendorong kemajuan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Prof. Masnun juga berharap Komisi VIII DPR RI menjadi ruang dialog yang inklusif bagi perguruan tinggi sehingga berbagai gagasan akademik dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk penguatan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Nanang Samudra, KA., M.Sc., menjelaskan bahwa lembaganya saat ini tengah mengawal sejumlah agenda strategis nasional yang menjadi ruang lingkup Komisi VIII DPR RI.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji melalui Kementerian Haji agar pelayanan kepada jemaah Indonesia semakin profesional, transparan, akuntabel, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Menurut Nanang, reformasi tata kelola haji menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada jutaan masyarakat Indonesia yang setiap tahun melaksanakan ibadah ke Tanah Suci.

Karena itu, Komisi VIII DPR RI terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan sesuai harapan masyarakat.

Selain persoalan haji, Komisi VIII DPR RI juga menaruh perhatian terhadap penguatan nilai-nilai moral bangsa. Ia menegaskan berbagai produk legislasi yang dihasilkan akan tetap berpijak pada norma agama, budaya, dan konstitusi negara, termasuk komitmen untuk menolak berbagai bentuk perilaku yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Di sektor pendidikan, Nanang menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu prioritas yang terus diperjuangkan Komisi VIII DPR RI. Negara, kata dia, harus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun letak geografis.

"Pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena persoalan ekonomi ataupun wilayah tempat tinggalnya," katanya.

Komisi VIII DPR RI juga terus mendorong revitalisasi lembaga pendidikan keagamaan sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan dukungan terhadap madrasah, pesantren, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), hingga Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), baik melalui penguatan anggaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Menurut Nanang, penguatan lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang memiliki kompetensi akademik sekaligus karakter dan moral yang kuat.

Selain pendidikan, Komisi VIII DPR RI juga memberikan perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak. Ia menilai penyediaan layanan kesehatan yang memadai bagi ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan mampu bersaing di masa depan.

Pada kesempatan itu, Nanang juga menyoroti pentingnya penguatan mitigasi kebencanaan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan rawan bencana, perguruan tinggi didorong mengambil peran lebih besar dalam pengembangan riset, inovasi teknologi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi bencana.

Ia menilai UIN Mataram memiliki potensi besar untuk berkontribusi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung pengurangan risiko bencana di daerah.

Melalui forum tersebut, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan riset kebijakan secara kolaboratif serta penyusunan rekomendasi akademik yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan strategis di bidang pendidikan Islam, keagamaan, dan pembangunan sumber daya manusia.

Sinergi yang dibangun antara UIN Mataram dan Komisi VIII DPR RI diharapkan mampu memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kebijakan berbasis kajian ilmiah.

Kolaborasi tersebut juga menjadi langkah untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan Islam, memperkuat pengembangan riset, serta mendorong lahirnya berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.