Balai Bahasa NTB Sosialisasikan Simpel BMN untuk Perkuat Tata Kelola Transparan

RRI.CO.ID, Mataram – Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menyosialisasikan rancangan inovasi Simpel BMN (Sistem Pelayanan Informasi Peminjaman BMN) sebagai upaya memperkuat tata kelola organisasi yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel melalui digitalisasi layanan peminjaman barang milik negara, Senin 25 Mei 2026.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Kumpul Senandung ZI-WBBM yang digelar di Kantin Literasi Balai Bahasa Provinsi NTB. Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa NTB, Diah Rachma Yudita, menjelaskan bahwa Simpel BMN dirancang untuk memudahkan pengawasan serta pengendalian proses peminjaman BMN secara lebih sistematis.

Menurutnya, sistem tersebut akan mendokumentasikan seluruh proses peminjaman mulai dari identitas peminjam, jenis barang, waktu peminjaman, hingga status pengembalian barang.

“Inovasi ini lahir karena selama ini pengajuan peminjaman BMN masih dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem terpadu,” ujarnya.

Diah menjelaskan, aplikasi Simpel BMN nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi Sidaya dan menyediakan layanan peminjaman ruangan, kendaraan dinas, maupun perlengkapan kegiatan lainnya.

Ia menambahkan, sistem digital tersebut juga akan membantu proses audit dan monitoring penggunaan aset negara karena seluruh aktivitas peminjaman memiliki rekam jejak digital yang terdokumentasi dengan baik.

“Ketika ada audit pemakaian bahan bakar, misalnya, semuanya bisa dibuktikan melalui rekaman penggunaan mobil dinas,” katanya.

Selain pengembangan aplikasi, tim juga tengah menyiapkan penyusunan prosedur operasional standar (POS) serta uji coba sistem sebelum diterapkan secara penuh di lingkungan Balai Bahasa NTB.

Dalam kegiatan yang sama, perwakilan Pengungkit V Penguatan Pengawasan, Safoan Abdul Hamid, turut memaparkan materi mengenai Whistle Blowing System (WBS) sebagai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, hingga tindakan tidak etis di lingkungan instansi pemerintah.

Menurutnya, WBS menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta memberikan ruang aman bagi pegawai maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Melalui kegiatan tersebut, Balai Bahasa Provinsi NTB berharap penguatan pengawasan internal dan pemanfaatan sistem digital dapat mendorong budaya kerja yang lebih produktif, transparan, dan profesional.