RRI.CO.ID, Mataram – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenag NTB) memastikan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi serta tunjangan inpassing bagi guru madrasah swasta dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) akan dicairkan pada pekan ini.

Kepala Kanwil Kemenag NTB, Zamroni Aziz, mengatakan pencairan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru, terutama menjelang Idulfitri.

“Insyaallah minggu ini sudah keluar, paling lambat Jumat. Jadi para guru bisa menyambut Lebaran dengan tenang karena haknya sudah dipastikan cair,” ujar Zamroni, Selasa 10 Maret 2026.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk pembayaran tunjangan periode Januari–Februari bagi guru madrasah swasta di Nusa Tenggara Barat mencapai nilai yang cukup besar.

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat sekitar 15.000 guru madrasah swasta di NTB yang telah tersertifikasi dan memiliki status inpassing. Secara keseluruhan, jumlah guru yang berada di bawah naungan Kemenag di wilayah tersebut mencapai lebih dari 20.000 orang.

Selain guru madrasah, kepastian pencairan juga diberikan kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI), baik yang berstatus PNS maupun non-PNS.

Pemerintah menargetkan seluruh pembayaran dapat diselesaikan sebelum Jumat. Untuk guru PAI non-PNS, alokasi anggaran yang disiapkan sekitar Rp2 miliar, sedangkan jika termasuk guru PNS, total anggaran yang digelontorkan mencapai sekitar Rp10 miliar untuk wilayah NTB.

“Pembayaran ini diharapkan bisa membantu para guru memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri dan memberikan ketenangan dalam menjalankan tugas mereka sebagai pendidik,” kata Zamroni.

Di sisi lain, Zamroni juga mendorong peningkatan karier bagi guru PAI di sekolah umum, mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Menurutnya, guru PAI yang memiliki kompetensi dan rekam jejak baik perlu diberi kesempatan untuk menduduki jabatan strategis, termasuk sebagai kepala sekolah.

“Kami berikhtiar agar guru PAI juga memiliki peluang menjadi kepala sekolah. Kami siap mengomunikasikan rekam jejak mereka kepada gubernur maupun wakil bupati sesuai jenjang sekolahnya,” ujarnya.

Saat ini, Kanwil Kemenag NTB terus berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal di lingkungan Kemenag pusat untuk menyiapkan data komprehensif terkait guru.

Data tersebut nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan Republik Indonesia guna memastikan kesiapan anggaran negara.

“Koordinasi ini penting agar skema pembayaran tunjangan guru ke depan tetap stabil dan berkelanjutan,” pungkas Zamroni.